Benarkah Pemprov Sulsel Bangkrut? Kemenkeu: Defisit Bisa Diatasi

JAKARTA – Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melaporkan keuangan Pemprov mengalami defisit Rp1,5 triliun. Dia menyebut pemerintahan daerah Sulsel tengah diambang kebangkrutan.

Untuk mengatasi defisit tersebut, Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diterapkan pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif juga memperjelas bahwa Sulsel akan mengurangi belanja APBD 2024 untuk menyelesaikan utang, sehingga diharapkan keuangan Pemprov Sulsel bisa kembali dalam keadaan normal pada 2025.

Lantas benarkah Sulsel bangkrut?

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp1,5 triliun dapat diatasi.

“Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Luky dilansir dari Antara, Senin (16/10/2023).

Salah satu contoh pembiayaannya adalah melalui sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Sementara itu, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sandy Firdaus menjelaskan defisit Sulses berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan ke kabupaten/kota selama beberapa tahun.