Pembangunan PLBN Terpadu Napan Rp128,7 Miliar Rampung, Intip Kecanggihannya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan pada kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dukungan infrastruktur sarana dan prasarana Tahap I telah selesai pada 2022 dan kini dilanjutkan dengan Tahap II untuk menyempurnakan area zona inti dan zona sub inti PLBN Napan. Total biaya pembangunan PLBN tersebut sebesar Rp128, 7 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan PLBN ini untuk menjamin fungsi pertahanan keamanan, sekaligus mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia – Timor Leste.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Selasa (16/1/2024).

Pembangunan sarana prasana pendukung PLBN Napan Tahap I telah dimulai sejak Desember 2020 meliputi pekerjaan bangunan inti, gudang sita, bangunan cuci mobil, mess pegawai, Wisma Indonesia, toilet umum, mini terminal, hardscape, landscape, pekerjaan MEP kawasan, pembangunan kantor anggota TNI, dan kantor anggota Polri.

Pekerjaan Tahap I dilaksanakan sejak Desember 2020 dan selesai pada Juni 2022 dengan biaya sekitar Rp106 miliar dengan kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

Selanjutnya dilakukan pengembangan pada Tahap II dengan anggaran TA 2023 sebesar Rp22,7 miliar untuk pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan beton, lansekap, signage nama PLBN, perkuatan lereng, mebelair, dan selasar bangunan inti.

Pekerjaan fisik Tahap II telah dimulai oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Ditjen Cipta Karya sejak Mei 2023 dengan kontraktor pelaksana PT Metro-Konstruksi Jaya (KSO). Saat ini progres konstruksi telah mencapai 95% dan ditargetkan tuntas pada 30 Januari 2024.

Pembangunan PLBN Napan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing dan dapat mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

(Taufik Fajar)