4 Fakta Smelter Freeport Rampung hingga RI Segera Kuasai 61% Saham Tambang Emas Papua

JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memberikan tanggapan terkait proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia yang dikabarkan alot. Diskusi yang terjadi dengan PT Freeport Indonesia masih berjalan alot karena selain divestasi saham, pemerintah juga meminta Freeport membangun smelter di Papua.

Proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) ditargetkan rampung pada Juni 2024.

Dikutip Okezone, Minggu (14/4/2024) Berikut, fakta-faktanya.

1. Negosiasi penambahan saham

Sebelumnya, proses negosiasi terkait penambahan saham di PTFI menjadi 61%, dari sebelumnya 51%, dikabarkan alot.

2. Melewati sejumlah proses

Tony mengatakan, penambahan kepemilikan saham memang melewati sejumlah proses, baik proses birokrasi maupun administrasi.

“Ini kan prosesnya ada proses birokrasi, ada proses administrasi, PP 96/2021 juga perlu direvisi, jadi semuanya butuh waktu,” ujar Tony saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

3. Tidak mempunyai kendala apapun

Freeport saat ini tidak mempunyai kendala mengenai penambahan saham negara. Baik PTFI dan Pemerintah Indonesia mempunyai pemahaman yang sama soal hal tersebut.

"Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman," tutur Tony.

4. Menunggu penerbitan Izin Usaha

Adapun, lanjut Tony, masih menunggu penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara, dalam kunjungan Lebaran ini, ia mengaku tidak membahas perihal pekerjaan bersama Bahlil.

(Taufik Fajar)