Usai Ormas, Muncul Wacana Kampus Kelola Konsesi Tambang

3. Kekayaan Tambang RI

Pada dokumen itu, mereka menulis bahwa "Indonesia memiliki kekayaan bahan terbaik di dunia". Pada poin tersebut pula, mereka membuat klaim "sumber daya manusia dan teknologi Indonesia belum mampu mengelolanya dengan optimal".
Sementara dalam poin "Strategi Bahagia Belajar-2", APTISI mengusulkan konsep "loan land". Mereka mendefinisikan istilah itu, bahwa "yayasan pendidikan diberikan pinjaman tanah pemerintah dan hak pengelolaan tambang untuk dimanfaatkan demi kepentingan pendidikan".
Budi menyebut usulan pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi didasarkan pada alasan bahwa "sebagian besar tambang di Indonesia dikuasai asing".
"Karena dikuasai asing, maka perguruan tinggi harus berpihak," klaim Budi.
Keberpihakan perguruan tinggi, menurut Budi bisa dilakukan dengan kontribusi universitas dalam pengelolaan tambang. Dia mengusulkan, universitas bisa mengembangkan program studi yang disesuaikan dengan komoditas yang hendak mereka kelola.
"Misalnya program studi nikel, nah disitu universitas bisa langsung mengelola nikel," kata Budi.

4. Tanggapan Pemerintah 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, Togar Simatupang, membenarkan cerita Budi Djatmiko. Togar berkata, pemerintah sebenarnya telah membahas wacana universitas menerima konsesi tambang bersamaan dengan usulan ormas keagamaan mendapatkan hak yang sama.
Ormas keagamaan lebih dulu diserahi konsesi tambang karena pertimbangan prioritas, kata Togar.
Togar menyebut sejumlah opsi kontribusi universitas dalam pengelolaan tambang,, yakni:
- Hulu. Pengelolaan konsesi tambang dengan izin usaha pertambangan
- Rantai nilai, mencakup sejumlah hal, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga mengirimkan produk ke pelanggan. Ini termasuk tahap pemurnian (smelter), pengolahan, atau fabrikasi, dan lain-lain.
- Dana abadi tambang (investment pool) yang dikelola dalam kumpulan investasi konsolidasi.
- Tandem, yang meliputi prospeksi dan eksplorasi, pengembangan proyek, penambangan atau pengolahan mineral, dan penutupan-reklamasi.
Di tengah kontroversi yang muncul terkait usulan ini, Togar berkata bahwa berbagai opsi yang dia sebut "belum final". Hingga kini, klaim Togar, pemerintah masih menunggu DPR untuk secara bersama-sama membicarakan wacana pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)