Prabowo: Manipulasi Ekspor Rugikan Indonesia Rp15.400 Triliun dalam 34 Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor yang selama ini merugikan Indonesia hingga mencapai USD908 miliar atau Rp15.400 triliun. Praktik ini terjadi dalam kurun 34 tahun, yakni dari 1991 hingga 2024.

Prabowo menyebut praktik yang terjadi selama puluhan tahun tersebut berkaitan dengan under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing yang dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo saat berpidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Under-invoicing adalah praktik curang importir atau eksportir yang sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Adapun under-counting adalah istilah yang merujuk pada praktik atau kesalahan pencatatan yang menghasilkan jumlah yang lebih rendah dari angka sebenarnya. Sementara itu, transfer pricing merujuk pada kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Prabowo, selama puluhan tahun kecurangan-kecurangan itu dibiarkan berlangsung sehingga merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah.

“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia menjual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan di luar negeri dengan harga yang jauh di bawah harga sebenarnya,” kata Presiden.

Prabowo menegaskan praktik tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercatat secara resmi. Ia menjelaskan, manipulasi data ekspor mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi tidak dapat disembunyikan di negara tujuan karena seluruh transaksi tetap tercatat.

“Kita bisa bohong, di pelabuhan Indonesia kita kirim 10.000 ton batu bara. Yang dilaporkan hanya 5.000 ton. Bisa di Indonesia, (tapi) di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.

Presiden mengatakan praktik tersebut terjadi di berbagai sektor komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, paduan besi, dan komoditas ekspor lainnya.

“Itu adalah penipuan di atas kertas,” kata Prabowo.

Selain manipulasi dokumen, Presiden juga menyinggung masih adanya praktik penyelundupan melalui pelabuhan. Hal ini disebut turut merugikan negara. Karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak berani bersikap jujur dan membenahi lembaga-lembaga strategis negara, termasuk sektor kepabeanan.

“Kita harus berani mengatakan yang merah merah, yang putih putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. (Direktorat Jenderal) Bea Cukai harus kita perbaiki,” tegasnya.

Presiden bahkan mengungkapkan pengalaman masa lalu ketika pemerintah pernah mengambil langkah ekstrem akibat buruknya tata kelola di sektor tersebut.

“Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita alihkan ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa tidak sedih itu?” ujar Prabowo.

Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani melakukan introspeksi dan berbicara jujur mengenai persoalan bangsa, demi menyelamatkan kekayaan negara.

Prabowo menegaskan potensi kerugian negara sebesar USD908 miliar seharusnya dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional apabila dikelola secara benar.

“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Presiden.

(Feby Novalius)