Keputusan DSI Jadi Pengekspor Tunggal Komoditas RI Ditentukan 3 Bulan Lagi

JAKARTA - Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis di Indonesia dalam tiga bulan ke depan.

Direktur Keuangan dan Treasury PT DSI Sinthya Roesly menjelaskan, evaluasi tersebut akan menentukan posisi DSI, apakah sebatas menjadi intermediary atau pihak perantara yang menjembatani pelaku ekspor dalam negeri dengan para importir, atau menggunakan model lainnya, misalnya menjadi pelaku ekspor langsung.

"Dalam waktu tiga bulan akan dilakukan evaluasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta berbagai lembaga dan kementerian lainnya. Nantinya akan dilihat apakah mulai 1 Januari 2027 kami akan terus melanjutkan model ekspor sebagai intermediary atau menggunakan model lainnya," ujarnya, Selasa (25/8/2026).

Sinthya menyebutkan, hingga saat ini peran PT DSI hanya sebatas melakukan pemantauan terhadap aktivitas ekspor dari dalam negeri, khususnya untuk komoditas batu bara, CPO, dan ferro alloy. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi under invoicing maupun praktik transfer pricing dalam transaksi yang dilakukan eksportir.

"Nanti akan ada informasi baru setelah evaluasi dilakukan (terkait peran DSI setelah 1 Januari 2027)," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI bahwa PT DSI telah memantau 6.500 transaksi ekspor dalam kurun waktu 2 bulan 13 hari sejak beroperasi pada 1 Juni 2026.

Presiden mengatakan, kinerja PT DSI yang pada enam bulan pertama berfungsi untuk memantau aktivitas ekspor telah berhasil menambah devisa hasil ekspor hingga USD5 miliar atau setara Rp89,17 triliun. Angka tersebut diperoleh dari temuan ketidaksesuaian harga jual dengan pembayaran devisa hasil ekspor.

"Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor," ujarnya dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

(Feby Novalius)