Paket Stimulus Rp31 Triliun Cair, Pekerja Dapat BSU Rp900.000

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah bersiap menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp31 triliun pada kuartal IV-2026 untuk memperkuat daya beli masyarakat. 

Paket stimulus tersebut mencakup distribusi bantuan sosial pangan beras hingga bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan dari Oktober, November hingga Desember bagi 13,3 juta pekerja, sehingga pekerja akan mendapatkan BSU Rp900.000.

Pemerintah, kata Airlangga, mematangkan mekanisme penyaluran stimulus tersebut melalui integrasi sistem rekening perbankan terpadu agar dana lekas diterima masyarakat. 

"Stimulus tahun ini sebesar Rp31 triliun, mencakup bantuan beras Rp17,55 triliun untuk 33.244.408 keluarga dan bantuan subsidi upah Rp300.000 per bulan bagi 13,3 juta pekerja bergaji Rp3,5 juta. Ini mulai kita gunakan di kuartal keempat menggunakan rekening yang sama," kata Airlangga dalam forum rapat koordinasi TPAKD tersebut yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Di samping kucuran bantuan tunai langsung, pemerintah memperluas stimulus sektor ketenagakerjaan melalui fasilitas perpajakan. Keringanan tersebut diberikan dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah bagi para pekerja dengan batas penghasilan hingga Rp10 juta per bulan demi menjaga stabilitas kesejahteraan keluarga kelas pekerja.

Kelancaran distribusi berbagai stimulus sosial tersebut disokong oleh intervensi program kepemilikan rekening perbankan tunggal bagi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus menjadi katalisator dalam mempersempit kesenjangan akses finansial di tingkat akar rumput.

"Kami siapkan program satu orang satu rekening dengan setoran awal Rp50.000 dan anggaran Rp1,28 triliun untuk sekitar 25 juta warga desil 1-4 di usia di atas 17 tahun. Ini kami dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," kata Airlangga.

Verifikasi data calon pemilik rekening tersebut dipersiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama perbankan syariah berbasis data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui terobosan ini, tingkat inklusivitas keuangan nasional diproyeksikan terungkit naik dari posisi 93 persen menuju kisaran 99 persen.

Fondasi inklusi finansial itu dibangun secara berjenjang sejak usia sekolah untuk menanamkan kebiasaan mengelola uang secara formal. Pemerintah mencatat partisipasi generasi muda dalam mengakses produk perbankan terus menunjukkan pertumbuhan yang solid.

"Peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini. Rekening pelajar itu sudah diikuti oleh 59,18 juta pelajar dengan dananya tabungan mencapai Rp27 triliun," tutur Airlangga.

Airlangga menyoroti perluasan jangkauan perbankan yang masif ini berujung hasil pada perbaikan indikator literasi dan inklusi finansial nasional secara agregat. Berbagai terobosan kebijakan dalam dua tahun kepemimpinan Prabowo dianggal bahkan berhasil menempatkan capaian Indonesia di atas rata-rata internasional.

"Dalam dua tahun kepemimpinan Bapak Presiden, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan OJK di tahun 2026 mencatat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,61 persen dan literasi keuangannya 69,57 persen. Dua-duanya ini sudah melampaui rata-rata literasi negara OECD," jelas Airlangga.

(Dani Jumadil Akhir)