LKPP Ungkap Strategi Kawal Belanja Negara Rp937 Triliun

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memastikan belanja negara senilai Rp937 triliun di 2026. Hal ini memberikan value for money serta mendorong percepatan program prioritas, terutama infrastruktur dan layanan digital.

Melalui metode konsolidasi, LKPP menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis atau berulang dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pola belanja terpusat ini ditujukan agar pemerintah memperoleh harga yang lebih efisien dan pasokan barang terjamin di lapangan.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, ukuran keberhasilan pengadaan kini tidak lagi sebatas kepatuhan prosedur atau tuntasnya pekerjaan, melainkan capaian hasil dan kualitas layanan publik yang berkelanjutan

"Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai. Dalam hal ini perhatian kita bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi juga keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan," kata Sarah di Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027 dikutip Kamis (22/10/2026).

Pada sektor infrastruktur, konsolidasi diarahkan untuk penyediaan kawasan hunian layak bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pembangunan rumah harus terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang berfungsi baik.

"Konsolidasi kebutuhan hunian yang sejenis di berbagai program atau lokasi berpeluang meningkatkan standardisasi hasil, skala ekonomi dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Pelaksanaannya tetap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kapasitas pengembang, dan persaingan usaha yang sehat," ungkap Maruarar.