Keberanian Jokowi Ambil Freeport hingga Rupiah Menguat ke Rp13.900/USD
JAKARTA - Pemerintah akan menaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS ). Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan beban kerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memuji keberanian Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan. Salah satu bukti keberaniannya adalah diambil alihnya saham Freeport Indonesia.
Kemudian ada kabar dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah sendiri terhadap Dolar Amerika Serikat akhirnya menyentuh angka Rp13.900 per USD.
Ketiga berita tersebut yang menjadi populer selema sepekan belakangan di kanal Okezone Finance. Berikut Selengkapnya:
Ini Besaran Tunjangan PNS Analis APBN
Dengan pertimbangan untuk peningkatan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan jabatan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
Atas pertimbangan tersebut, pada 18 Januari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres ini seperti dikutip laman setkab, Jakarta, Senin (28/1/2019).
Adapun besaran Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini, yaitu:
Pemberian Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ditegaskan dalam Perpres ini, pemberian Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihentikan apabila pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H, Laoly pada 22 Januari 2019 itu.
Menko Luhut Sanjung Keberanian Presiden Jokowi: Lihat Freeport, Rokan dan Mahakam
Keberhasilan pemerintah mengambil alih saham PT Freeport Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi semua pihak di wilayah Kementerian/Lembaga dan juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainya.
Namun Menteri Koordiantor bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dibalik keberhasilan pemerintah untuk merebut 51% saham PT Freeport Indonesia adalah keberanian dari sosok Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi mempunyai keberanian yang kuat untuk mengambil alih perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut kepangkuan ibu pertiwi, sehingga sieberat apapun cobaannya terus dicoba.
Menuru Luhut, pengalamannya pindah-pindah jabatan di Kementerian dan Lembaga pemerintahaan, masalah Freeport akan selalu mendapatkan tekanan dari dalam maupun luar negeri. Sebab masalah terebut menyangkut hubungan kedua negara dan pertaruhannya adalah jabatannya sebagai pimpinan.
"Freeport itu paling banyak tekanan, saya sempat menjadi Kepala Staff Kepresidenan, menjaid Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pressure (Freeport itu keras)," ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Namun lanjut Luhut, ketika itu Presiden Jokowi tatap ngotot dan tidak peduli akan tekanan tersebut dan tetap melanjutkan proses pengmabil alihan saham Freeport. Karena menurnty, pengambil alihan saham Freeport itu adalah demi kepentingan masyrakat Indonesia khusus Papua yang selama ini kekayaannya dikeruk.
"Tapi Presiden (Jokowi) bilang, sepanjang ini kepentingan nasional, kita maju terus, kita maju. Jadi kalau ada orang bilang Presiden Jokowi tidak berani, yang ngomongnya (yang) tidak berani. I am improve itu. Jadi anda enggak usah khawatir, kalau politik bilang begini ya kita lihat saja lah," tegasnya.
Tak hanya Freeport lanjut Luhut, Presiden Joko Widodo juga memutuskan untuk tidak memperpanjang beberapa blok migas yang sempat dikuasai asing. Sebut saja blok Rokan dan blok Mahakam yang akhirnya diambil alih oleh PT Pertamina (Persero).
"Kita beruntung ada satu Presiden yang namanya Joko Widodo yang saya kenal lebih dari 12 tahun yang berani membuat keputusan yang berani mendengar saran enak dan tidak enak. Berani bertanggung jawab dan betul-betul berfirki bottom linya simple. What ever cost is kita ambil, anda lihat Rokan anda lihat Freeport adna lihat Mahakam," jelasnya.
Rupiah Menguat Tembus Level Rp13.985 per USD
Nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berhasil menguat. Siang ini, Rupiah menguat ke level Rp13.000-an per USD.
Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (31/1/2019) pukul 12.28 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 146 poin atau 1,03% ke level Rp13.985 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.985 per USD – Rp14.079 per USD.
Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 145 poin atau 1,02% ke Rp13.980 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.970 per USD – Rp14.130 per USD.
Sedangkan berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia (BI) Rupiah berada di Rp14.072 per USD.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perekonomian sepanjang tahun 2018 dihadapkan tantangan yang sulit. Terjadi gejolak ekonomi dunia, salah satunya dipicu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Fed dan kebijakan pengetatan likuiditas negara tersebut.
Kebijakan normalisasi moneter oleh The Fed itu berimbas pada semua mata uang negara di dunia, terlebih pada negara emerging market. Nilai tukar Rupiah juga terus terdepresiasi sepanjang tahun lalu.
"(Kondisi di 2018) menggambarkan dampak yang dilakukan Jerome Powell itu sistemik ke seluruh dunia. Tedampak ke emerging country bahkan ke advance country," kata dia dalam acara DBS Asian Insight Conference di Hotel Mulia, Jakarta.
Kebijakan moneter AS pun direspons Bank Indonesia (BI) dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 175 basis points (bps) di tahun 2018, untuk menstabilkan nilai tukar. Hingga akhir Desember 2018, Rupiah tercatat terdepresiasi mencapai 6,9%.
"Jadi kita enggak terlalu buruk, kita juga enggak sepenuhnya tidak terdepresiasi. Jadi kita OK," kata dia.
(Rani Hardjanti)
