Soal Penanganan Banjir, Ini Strategi Menteri Basuki
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral, tidak hanya bersifat teknikal.
Baca Juga: Terungkap Penyebab Banjir di Jakarta hingga Semarang
"Jadi untuk penanganan banjir ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan multisektoral. Seperti melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan," ujar Menteri Basuki yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam webinar terkait "Kenapa Banjir?" secara virtual, Kamis (18/2/2021).
Menteri Basuki juga menjelaskan, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu. Akan tetapi memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang.
"Apabila parameter rancangannya berubah atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal," ungkap dia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengkaji selain curah hujan ekstrim, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Kemudian, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia, yang mengancam kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, kemampuan dalam pemulihan lahan kritis hanya sekitar 232.000 hektar/tahun.
Sejak Januari hingga akhir Desember 2020, telah terjadi lebih dari 2.900 bencana alam, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, dengan kejadian banjir sebanyak 1.065 kali.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
