Share

Transaksi dengan 94 Perusahaan Digital Ini Dipungut Pajak 10%

Zikra Mulia Irawati, Okezone · Sabtu 08 Januari 2022 07:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 07 320 2529001 transaksi-dengan-94-perusahaan-digital-ini-dipungut-pajak-10-1bpYKZ0pIV.jpg Pajak Digital (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Sebanyak 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diincar Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membayar pajak.

Mereka memiliki kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri yang dijualnya kepada konsumen di dalam negeri.

"Sejak mulai berlakunya pengaturan PPN PMSE pada bulan Juli 2020, DJP hanya sekali melakukan pencabutan, yaitu PT Fashion Eservice Indonesia (Zalora) pada Desember 2020 lalu. Selebihnya adalah penunjukan dan pebetulan. Terakhir, DJP menunjuk 4 PMSE dan membetulkan 1 PMSE pada bulan November 2021, serta menunjuk 3 PMSE dan membetulkan 4 PMSE pada bulan Desember 2021," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Pelaku usaha PMSE wajib memungut PPN sebesar 10% dari nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.

Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa kepada perusahaan. Para pelaku usaha ini juga wajib membuat bukti pungut PPN.

"Bukti pungut PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran," katanya.

Baca selengkapnya: Perburuan Pajak Dimulai, Sri Mulyani Incar Perusahaan Ini

(dni)

1
1

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini