Defisit APBN 2023 Capai 2,84% dari PDB, Sri Mulyani Singgung soal Utang
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kondisi global saat ini diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari kenaikan inflasi di negara-negara maju, pelemahan nilai tukar negara-negara emerging, stagflasi hingga potensi resesi di tahun 2023.
Namun, menurutnya gambaran gejolak ekonomi global saat ini tidak untuk membuat khawatir dan gentar, namun untuk memberikan sense bahwa gejolak perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan dihadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
"APBN 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam penjaga perekonomian, namun APBN 2023 jelas akan terus diuji dengan gejolak ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda," ujar Sri dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Keputusan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 adalah keputusan yang benar dan sungguh sangat penting, strategis dan tepat waktu.
Setelah 3 tahun, Indonesia dihadapkan pada pandemi dan konsekuensinya yang menyebabkan defisit APBN meningkat melebihi batas 3% PDB, mengembalikan kesehatan APBN adalah langkah bijak dan tepat dihadapkan pada ketidakpastian global dan kenaikan cost of fund yang luar biasa cepat dan tinggi.
"Defisit APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah dan DPR juga menyepakati bersama, bahwa APBN tahun 2023 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan sebaik mungkin," ungkap Sri.
Secara bertahap defisit APBN telah menurun dari 6,14% pada tahun 2020, menjadi 4,57% dalam APBN Tahun 2021, dan 4,50% dalam Perpres 98 Tahun 2022. Dengan kenaikan suku bunga dan depresiasi nilai tukar yang telah menyebabkan gejolak di sektor keuangan, maka defisit yang lebih rendah memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian.
Instrumen APBN akan difokuskan untuk terus mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Untuk itu, pemerintah harus berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional dan mendesain APBN 2023 agar memiliki fleksibilitas sebagai instrumen stabilisasi atau shock absorber dalam melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga pemulihan ekonomi nasional yang semakin kuat," tegas Sri.
(Taufik Fajar)
