Rosan Roeslani hingga Keponakan Luhut Jadi Bos Danantara
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) hari ini. Lembaga ini kabarnya akan dipimpin Rosan P Roeslani sebagai CEO, Dony Oskaria sebagai COO, dan Pandu Sjahrir sebagai CIO.
Kepastian mengenai susunan kepemimpinan ini masih menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan Prabowo pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka.
Dalam Undang-Undang BUMN terbaru, struktur organisasi BPI Danantara telah ditetapkan dengan adanya Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas akan diketuai oleh Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai anggota, dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
Anggota Dewan Pengawas memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya, dengan pengangkatan dan pemberhentian yang sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Sebagai badan pengawas, mereka bertanggung jawab untuk memastikan operasional BPI Danantara berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka memiliki wewenang untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan Badan Pelaksana, mengevaluasi capaian kinerja, menerima dan meninjau laporan pertanggungjawaban, serta melaporkan hasil evaluasi mereka kepada Presiden.
Selain itu, Dewan Pengawas juga menetapkan besaran remunerasi bagi diri mereka sendiri dan Badan Pelaksana, memberikan usulan terkait peningkatan atau pengurangan modal kepada Presiden, serta menyetujui laporan keuangan tahunan. Dalam kondisi tertentu, mereka juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana.
Sementara itu, Badan Pelaksana terdiri dari para profesional yang salah satu anggotanya akan ditunjuk sebagai Kepala. Sama seperti Dewan Pengawas, seluruh anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang hanya untuk satu periode tambahan.
Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategi badan, termasuk menyusun dan menerapkan kebijakan, mengatur kegiatan operasional, serta mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas.
Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk menyusun struktur organisasi badan, mengelola kepegawaian, serta menentukan sistem penggajian, remunerasi, tunjangan hari tua, program pensiun, dan penghargaan bagi pegawai.
Dalam ranah hukum, Badan Pelaksana juga berperan sebagai perwakilan badan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan ini, BPI Danantara diharapkan dapat dikelola secara profesional dan berkontribusi pada optimalisasi investasi nasional.
Berdasarkan Undang-Undang BUMN terbaru, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pelaksana BPI Danantara. Berikut adalah ketentuan yang berlaku:
