BI Waspadai El Nino, Harga Beras, Cabai hingga Bawang Merah Terancam Naik
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena cuaca El Niño yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan. Langkah penanganan yang terintegrasi dinilai mendesak untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memperbesar tekanan inflasi di daerah.
Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan, BI telah mengalkulasi dampak risiko El Nino terhadap perekonomian nasional. Jika fenomena ini berlangsung lama, gangguan pasokan berpotensi memengaruhi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bali, Nusa Tenggara, hingga Sumatera.
“Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Oktober 2026 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Untuk meredam gejolak harga dalam jangka pendek, BI berfokus mengamankan pasokan pangan utama di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah (KAD), fasilitasi biaya distribusi, operasi pasar, serta gerakan pasar murah.
“Tujuannya untuk mempercepat distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah,” tegas Ricky.
Untuk strategi jangka panjang, bank sentral mendorong penguatan sektor hulu melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), penyediaan jaringan irigasi, serta pemanfaatan bibit unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.
Ancaman El Niño ini mencuat di tengah tren kenaikan inflasi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year) pada September 2026 mencapai 3,28 persen, naik dari 3,19 persen pada Agustus 2026.
Sementara itu, kelompok harga bergejolak (volatile food) mencatat inflasi sebesar 5,03 persen dengan andil 0,83 poin persentase.
“Inflasi volatile food di wilayah Sulampua mencapai 8,63 persen. Tekanan harga terutama berasal dari cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol,” ungkap Ricky.
Ia menambahkan, inflasi volatile food di wilayah Kalimantan juga mencapai 7,62 persen, terutama dipicu oleh komoditas beras.
Untuk mempercepat distribusi logistik, BI mengembangkan dasbor rantai pasok terintegrasi yang terhubung langsung dengan neraca pangan milik Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Pemerintah dapat memantau daerah mana yang mengalami surplus dan defisit untuk setiap komoditas, berapa stok yang tersedia, berapa biaya distribusinya, serta jalur distribusi yang paling efisien,” kata Ricky.
Ricky menegaskan, BI bersama 46 kantor perwakilan di daerah terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
