Pemerintah mengajukan Tax Amnesty jilid kedua dalam bentuk RUU KUP
5 Juli 2021Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak.
26 Mei 2021Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai. Salah satu yang dibahas yakni, pengampunan pajak alias tax amnesty.
20 Mei 2021Kementerian Keuangan Kemenkeu mencatat dana repatriasi pengampunan pajak atau tax amnesty senilai Rp12,6 triliun telah bebas masa tahan.
14 Oktober 2019Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan memantau dana repatriasi senilai Rp141 triliun yang berpotensi keluar Indonesia
9 Oktober 2019Usulan pengadaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kembali mencuat.
28 Agustus 2019Kementerian Keuangan Kemenkeu memastikan tidak akan menerapkan kembali tax amnesty jilid II.
9 Agustus 2019Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal akan kembali menerapkan tax amnesty jilid II.
2 Agustus 2019Pemerintah memberikan sinyal akan kembali menerapkan tax amnesty jilid II.
2 Agustus 2019Masa tahan dana repatriasi hasil dari program amnesti pajak alias pengampunan pajak akan berakhir.
29 Januari 2019Pemberian insentif perpajakan dalam sektor ini dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspansi.
9 April 2018Direktorat Jenderal Pajak memastikan peserta amnesti pajak bisa menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik
14 Maret 2018Kemenkeu merivisi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 03 PJ 2017 tentang cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam tax amnesty.
5 Maret 2018Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengirimkan surat elektronik e-mail kepada 972.000 peserta amnesti pajak.
Rabu 28 Februari 2018 21:16 WIBRealisasi dana repatriasi dari program amnesti pajak masih mengalami kekurangan Rp9 triliun
5 Januari 2018Program pengampunan pajak yang dicanangkan pemerintah pada periode I mendapat banyak tanggapan positif.
12 Desember 2017Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, Presiden Joko Widodo sejak Juli 2016 menawarkan amnesti pajak kepada para wajib pajak.
30 November 2017Heri menilai kemungkinan untuk mempermasalahkan kembali harta dari peserta tax amnesty berpotensi terjadi
29 November 2017Sri Mulyani selalu mengimbau agar masyarakat patuh dalam kewajibannya membayar pajak serta melaporkan harta di SPT.
28 November 2017Mereka memiliki waktu hingga 31 Desember 2017 untuk memulangkan harta dari luar negeri.
27 November 2017Saat WP jujur melaporkan hartanya, akan terbebas dari sanksi sebesar 200% bagi peserta tax amnesty dan 2% selama 24 bulan maksimal 48%
27 November 2017DJP Kementerian Keuangan Kemenkeu mulai melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 165 tahun 2017.
27 November 2017Direktorat Jenderal Pajak DJP terus melakukan penelusuran mengenai data masyarakat Indonesia yang masuk dalam daftar paradise papers.
27 November 2017Direktorat Jenderal Pajak DJP telah merilis revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 118 2016.
27 November 2017Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 165 2017.
24 November 2017Kementerian Keuangan Kemenkeu resmi menerbitkan revisi Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 118 tahun 2016.
22 November 2017Direktorat Jenderal Pajak DJP memastikan tidak ada pengampunan pajak tax amnesty jilid II.
21 November 2017Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 118 tahun 2016 tentang pengampunan pajak tax amnesty .
20 November 2017Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 118 2016.
20 November 2017Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhrnya merevisi Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 141.
17 November 2017