DEPOK - Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hari ini tiba di kantor pos PT Pos Indonesia Unit Pelaksana Operasi di Jalan Kartini, Depok. KPS berfungsi untuk mencairkan Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM) saat pemerintah sudah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penerima KPS di Depok yakni sebanyak 41.163 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Data tersebut diambil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di tiap kelurahan.
Kepala TU Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Bambang Pamungkas mengatakan data PPLS yakni menjaring warga dimana mereka menjadi terduga miskin di 2011. Ditemukan 18 persen terduga miskin dari 1,8 juta penduduk Depok.
"Kami mencari orang-orang yang diduga miskin, dengan biaya pengeluaran terendah per bulan, masyarakat dengan golongan ekonomi paling bawah. Atau menghitung pengeluaran per kapita," katanya kepada wartawan, Jumat (20/6/2013).
Bambang mengatakan warga yang berada di garis kemiskinan di Depok rata-rata mengeluarkan biaya pengeluaran Rp358 ribu per bulan. Sementara penduduk yang betul-betul miskin, memiliki biaya pengeluaran di bawah Rp358 ribu per bulan.
"Garis kemiskinan yang kita hitung tiap daerah beda-beda, hidup dengan standar minimal segitu. Di Depok ada 2,75 persen dari 1,8 juta warga, masuk kategori miskin, mereka lah yang memiliki biaya pengeluaran dibawah Rp358 ribu," paparnya.
Mereka yang masuk kategori miskin, kata Bambang, menerima KPS dan BLSM. Sementara warga yang hampir miskin, sebagian juga memperoleh KPS, tetapi lebih banyak yang tidak.
"Hampir miskin dapat juga BLSM, tetapi enggak semua. Penduduk hampir miskin di Depok ada 5,67 persen, dan rentan miskin ada 5,19 persen," tegasnya. (wan)
(Widi Agustian)