Pasalnya, Presiden Jokowi membutuhkan setidaknya Rp5.000 triliun dalam lima tahun ke depan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang telah dicanangkan.
Hasil ini didapatkan dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden of IDB Ahmad Mohammed Ali yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
"IDB menekankan kembali komitmennya untuk sangat membantu pemerintah Indonesia dan sesuai visi bapak Presiden, IDB juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Yang USD3-5 miliar adalah overall IDB support kepada pemerintah Indonesia posisi lima tahun ke depan," jelas Bambang.
Bambang menambahkan, besaran pinjaman sekira USD3-5 miliar ini tidak semuanya atau 100 persen akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, namun akan membiayai untuk berbagai bidang.
"Itu yang namanya membership country partnership strategic. Mungkin enggak seluruhnya 100 persen infrastruktur. Karena IDB juga selalu memberikan pinjaman misalnya untuk sektor pendidikan. Banyak, sudah 17 kampus di Indonesia yang infrastrukturnya diperkuat oleh IDB, belum lagi support waktu itu untuk pengentasan kemiskinan dan juga untuk beberapa proyek lain," paparnya.
Menurut Bambang, selama ini IDB sudah cukup aktif terlibat dalam pembangunan di Indonesia, baik itu di infrastruktur, pendidikan, maupun di bidang pengentasan kemiskinan.
"Kemudian lima tahun ke depan IDB dan pemerintah Indonesia sedang menyusun namanya country strategic partnership, dimana kita sedang membicarakan berapa besar komitmen IDB di dalam membantu pemerintah Indonesia dalam lima tahun ke depan," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)