Mendag Ingin Importir Ikut Beternak Sapi, Feedloter: Modalnya dari Mana?

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan para importir sapi dan juga pengusaha penggemukan sapi (feedloter) agar mau mulai beralih untuk ikut melakukan kegiatan beternak sapi. Hal ini dilakukan agar bisa menyeimbangkan ketersediaan pasokan, serta mencapai kemandirian pangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Sapi Potong Indonesia (Gabuspindo) Joni Liano mengatakan keinginan pemerintah tersebut sebetulnya sangat cocok untuk jangka panjang. Hanya saja persoalannya adalah aktivitas bisnis utama (core business) feedloter itu adalah pada proses penggemukan. Sementara peternakan (breeding) berbeda dari sisi manajemennya dengan penggemukan.

"Berbeda menjemennya, berbeda penggemukannya, jangan disamakan. Memelihara sapi biasa bisa, terus sekalian juga pembibitan itu yang salah. Enggak pernah begitu cara berfikirnya," ucapnya saat dihubungi Okezone, di Jakarta.

(Baca Juga: Mendag Ingin Importir Ikut Beternak Sapi)

Untuk itu, kata Joni, harus dilihat tujuan jangka pendeknya yakni pemerintah menginginkan harga daging sapi itu terjangkau oleh masyakarat. Maka, jika beternak sapi ini harus dibebankan kepada feedloter, maka dipastikan tidak akan sanggup. Sebab, kegiatan ini memerlukan modal usaha yang cukup besar, mengingat jangka waktunya panjang.

"Kalau ini dibebankan kepada feedloter lagi untuk bibit itu capital (modal) dari mana? Sementara capital-nya itu tidak mendukung untuk mendapatkan capital untuk bibit itu kenapa? Karena bisnis itu jangka panjang dan butuh modal besar," tuturnya.

Sekadar informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, impor sapi bakalan tersebut baru bisa dipenuhi setelah pengusaha penggemukan sapi (feedloter) memenuhi persyaratan lebih dulu yang diberikan oleh pemerintah. Menurutnya, aturan ini bersifat wajib bagi seluruh feedloter.

Enggar menjelaskan, feedloter harus melakukan pembibitan sapi (breeding) lebih dulu di dalam negeri, baru kemudian akan diberikan kuota impor. Para importir tersebut juga harus mengajukan proposal kepada pemerintah terkait besaran jumlah sapi bakalan yang akan diimpor.

(Dani Jumadil Akhir)