JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi meminta Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi untuk memberikan konsep dan ide-ide baru untuk pengembangan kontruksi di daerah itu.
"LPJK harus bisa menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Provinsi Sumut," ujarnya di Medan, Jumat (27/1/2017).
Menurut gubernur, LPJK harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jasa kontruksi.
LPJK juga harus dapat bersinergi dengan berbagai pihak seperti asosiasi perusahaan, profesi, unsur pakar, serta perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
"Dengan bersinergi dengan berbagai pihak, LPJK diyakini bisa memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan jasa kontruksi yang adil, transparan, dan berkualitas," ujar Erry.
Sebagai salah satu provinsi terbesar, Sumut memerlukan pembangunan infrastruktur yang banyak serta berkualitas yang diharapkan bisa dibantu dan dilakukan LPJK.
Era global juga semakin menuntut LPJK untuk harus bisa menunjukkan kinerja berkualitas agar tidak kalah bersaing.
"Tugas pokok LPJK lainnya yakni tugas pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan juga tidak boleh dilupakan," katanya.
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka penyelenggaraan jasa konstruksi dihadapkan dengan berbagai masalah.
Beragam persepsi dan interpretasi yang berbeda-beda lahir terutama terkait dengan kualitas dan kuantitas tenaga .
Ketua LPJK Sumut Tonggo P Siahaan mengatakan, LPJK siap menjalankan arahan Gubernur Sumut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku jasa kontruksi di Sumut.
LPJK berharap, sinergi juga bisa dilakukan dengan pemkab/pemkot untuk mempermudah pembinaan, pelatihan dan sertifikasi.
(dhe)
(Rizkie Fauzian)