MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kemenenterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport Indonesia tiga bulan ke depan. Melalui hal ini diharapkan negosiasi Freeport dengan pemerintah bisa selesai.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, saat ini proses negosiasi Freeport dengan pemerintah sedang mengerucut pada proses divestasi 51% saham Freeport. Untuk bisa menyelesaikan perundingan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Jonan untuk ikut bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
Baca juga: Soal Status Freeport, Menteri Jonan: Sekarang IUPK bukan Kontrak Karya
"Jadi kalau IUPK nya itu tiap enam, ini akan diperpanjang tiga bulan lah untuk menyelesaikan negosiasinya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Dengan waktu tiga bulan itu, Jonan pun menjanjikan akan menyelesaikan terkait divestasi seperti jadwal pembelian dan harga 51% saham. Perpanjangan IUPK selama tiga bulan ini juga berlaku pada ekspor Freeport Indonesia.
"Pasti tiga bulan saja (proses penyelesaian divestasi 51%,"ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Perpanjang Ekspor Freeport, Menteri Jonan: Dikasih 3 Bulan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha menilai, perpanjangan IUPK menjadi tiga bulan ke depan sebagai langkah baik pemerintah untuk Freeport. Dia berharap, Freeport Indonesia bisa melihat hal ini karena sambil bernegosiasi masih diizinkan untuk ekspor.
"Ini kan tiga bulan ke depan, kita harap bisa segera selesai negosiasinya sebelum tiga bulan. Freeport harus lihat ini,"ujarnya.
Baca juga: Menko Luhut Pastikan Negosiasi Divestasi 51% Saham Freeport Tidak Ada Masalah
Untuk diketahui, dalam kesepakatan sebelumnya, IUPK sementara diberikan kepada Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat dengan waktu delapan bulan terhitung pada 10 Februari hingga 10 Oktober 2017. Jika melihat itu, seharusnya Freeport tidak lagi boleh ekspor konsentrat.
(Rizkie Fauzian)