Sri Mulyani Sindir Besarnya Biaya Rapat Pemda: APBD Habis Hanya untuk Birokrat!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir pemerintah daerah yang anggaran rapatnya lebih besar dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan ia melihat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang masih belum baik.

"Kalau dari sisi penerimaan, daerah masih tergantung dari transfer pusat ke daerah, dari sisi belanja juga ada problem," ungkapnya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

 Baca juga: Sri Mulyani: 343 Kepala Daerah Berperkara Hukum, Mayoritas Menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurutnya, porsi belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 37% dari APBD, sedangkan belanja modal hanya 20%. Selain itu, belanja modal di daerah pun sangat tergantung dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Namun, ia menilai ada beberapa yang aneh dari pengelolaan APBD tersebut.

"Sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat, perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat di sini dan daerah menjadi lebih mahal. Itu enggak masuk akal. Oleh karena itu, kita ingin itu diteliti honor team, biaya rapat. Itu artinya APBD habis hanya untuk birokrat," jelasnya.

 Baca juga: Sri Mulyani: Sering Kali APBD Disusun Tak Patuhi Undang-Undang

Oleh karena itu, Sri Mulyani meenghimbau agar pemerintah daerah membuat standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya khusus (SBK). Pasalnya ia melihat masih banyak daerah yang belu menerapakan standar tersebut.

"APBD dari sisi belanja adalah penggunaan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang diberbagai daerah masih belum membuat, sehingga dia menggunakan standar sesuka mereka," paparnya.

 Baca juga: Sri Mulyani Geleng-Geleng, 70% APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS

Selain itu, ia juga menyindir kepala daerah yang selalu membuat rancangan kerja yang banyak tapi tidak terealisasi dengan baik. Oleh karenanya ia menyarankan daerah membuat program yang terfokus sehingga tercapai apa yang ingin dilakukan.

"Kalau kita lihat desain dari belanja di daerah itu lebih mengkhawatirkan lagi. Daerah cenderung buat ribuan program, padahal tujuannya cuma satu, membuat masyarakat makmur dan adil. Makanya saya sarankan untuk daerah agar fokus pada yang mau dicapai," tukasnya.

(Fakhri Rezy)