JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono angkat suara terkait kasus korupsi yang menimpa pada proyek hunian dari PT Lippo Group yakni Meikarta. Menurut Basuki, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi terhadap proyek Meikarta sama sekali tidak melibatkan Kementerian PUPR.
Secara kelembagaan Dinas PUPR berada langsung di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Bahkan secara nama pun Dinas PUPR sangat berbeda dengan Kementerian PUPR.
"Yang di Bekasi kemarin (OTT Meikarta) itu Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namanya saja lain. Itu strukturnya di bawah Bupati," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Baca Juga: Korupsi Meikarta Terciduk KPK, Saham Lippo Anjlok
Lagi pula lanjut Basuki, jikalau itu di bawah kementerian langsung maka Presiden Joko Widodo akan menegur keras karena adanya kasus tersebut. Sebab menurutnya, Presiden bisa melakukan pengawasan langsung apalagi jika proyeknya menyangkut nasional.