Fakta-Fakta Proyek Meikarta, Izin Belum Beres hingga Kena Ciduk KPK

JAKARTA – Proyek Meikarta terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret saham-saham yang bernaung di Grup Lippo, sebut saja saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan saham PT Lippo Cikarang (LPCK).

Meikarta ini merupakan sebuah proyek perkotaan terencana yang dibangun di Kabupatan Bekasi. Okezone telah merangkum 5 fakta tentang Meikarta.

1. Peresmian Meikarta

Meikarta diresmikan pada 17 Agustus 2017, namun diklaim sudah dirancang sejak 2014 lahannya pun sudah menjadi kawasan industri terpadu milik Lippo Group. Lippo mengaku pekerjaan fisik kota Meikarta sudah dimulai sejak Januari 2016 dengan rencana membangun sampai 100 gedung pencakar langit sekitar 35 lantai hingga 46 lantai.

Baca Juga: Korupsi Meikarta Terciduk KPK, Saham Lippo Anjlok

2. Alasan Didirikannya

Meikarta merupakan proyek terbaru dari Lippo Group sebagai sebuha kawasan kota mandiri di Jawa Barat, keberadaan Meikarta juga diharapkan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah defisit perumahan.

James Riady selaku CEO juga mengatakan Meikarta hadir untuk menyediakan hunian yang harganya terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: Proyek Meikarta Sarat Korupsi, Ini Tanggapan Menteri Basuki

3. Terhambat Masalah Izin

Pada 2017, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta proyek garapan Lippo Group Meikarta dihentikan sementara. Pasalnya proyek tersebut belum memperoleh izin. Deddy menjelaskan perizinan yang dimaksud seperti kepentingan masyarakat sekitar takut menimbulakan banjir, dan ia juga meminta lippo untuk melakukan prosedur yang berlaku.

Ada 3 keabsahan tindakan pemerintah, pertama sesuai kewenangan, kedua sesuai prosedur ketiga sesuai substansi, jika tidak dilakukan ini indikasi korupsi. Jika izin pemprov ditolak artinya perusahaan harus mengubah konsep pembangunan.

(Feb)

4. Iklan Besar

Hasil survei dari lembaga riset pemasaran Nielsen mengungkap bahwa total nilai belanja iklan sepanjang 2017, iklan meikarta mencapai lebih dari Rp1,5 triliun. Pada 1 minggu pertama diresmikan jumlah total sudah mencapai Rp40 miliar yang ditayangkan di 10 stasiun TV swasta.

5. Korupsi Meikarta

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Operasional PT Lippo Group, Billy Sindoro. KPK sendiri telah lebih dahulu menetapkan Billy Sindoro sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.

 (Feb)

(Rani Hardjanti)