JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerapkan sifat otoriter dalam mengambil kebijakan. Pasalnya setiap kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil keputusan bersama kabinet dalam rapat koordinasi.
"Saya jamin berdasarkan pengalaman 4 tahun dengan Jokowi, beliau tidak pernah terpikirkan otoriter, yang ada repot, kita apa saja dirapatkan. Sampah saja dirapatkan, itu ekonomi sampah apalagi ekonomi soal pertumbuhan," katanya dalam acara CNBC Economy Outlook 2019 di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Baca Juga: Ketika Presiden Jokowi Beli Beras, Tempe, dan Taoge di Pasar Cilacap
Menurutnya, Jokowi merupakan pemimpin yang sering menyelenggarakan rapat dalam kabinetnya. Katanya, Kabinet Kerja bahkan bisa melakukan rapat hingga 5 kali dalam seminggu, berbeda pada zaman orde baru yang bersifat otoriter di mana rapat hanya 1 kali dalam sebulan.
"Kadang-kadang Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sibuk mencatat sampai lupa. Kalau zaman Pak Soeharto (zaman orde baru) itu rapat sebulan sekali. Ini sekarang kadang-kadang 5 kali seminggu. Terkecuali saat ini memang sedang tidak (sering rapat), karena beliau sering keluar daerah jadi aman-aman saja kita, sekarang agak santai," jelasnya sambil berseloroh.
Dengan demikian, kata JK, hal itu menunjukkan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan secara sembarangan. "Artinya beliau tidak pernah berpikir otoriter, semua keputusan dia rapatkan. Kalau otoriter mana ada rapat, langsung dia ambil saja keputusannya," katanya.
Menurut JK, pasangannya dalam memimpin Indonesia itu juga tak memiliki nilai nepotisme. Hal ini mengingat dari anak-anak Jokowi tidak berkecimpung dalam dunia politik, melainkan membuka usaha.
"Jadi apakah beliau berpikir nepotisme? Zaman sekarang anak kita muncul ke kantor sudah dibicarakan (orang) ada urusan apa. Nah anak Pak Jokowi itu, yang satu jual martabak dan satu jual pisang goreng," jelas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)