Menhub Desak Menteri BUMN Turunkan Harga Tiket Garuda

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta 'bantuan' Menteri BUMN Rini Soemarno agar menurunkan harga tiket pesawat Garuda Indonesia. Ini dilakukan agar tidak menyengsarakan masyarakat yang ingin mudik ke kampung halamannya.

Selain Garuda, mantan Dirut Angkasa Pura II itu juga meminta maskapai lainnya juga menurunkan harga tiket psawatnya.

"Saya mengimbau BUMN menurunkan tarif Garuda, diikuti yang lain," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

 Baca Juga: Tiket Pesawat Mahal, Jumlah Penumpang Domestik Turun Jadi 6,03 Juta

Budi juga akan mengkaji apalah tarif tiket pesawat tersebut bisa diturunkan dengan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

"Kalau saya memiliki kewenangan akan saya turunkan," ucap Budi.

Budi ingin berkonsultasi dengan KPPU dan Ombudsman guna memastikan apakah ada aturan yang dilanggar bila Kemenhub meminta penurunan harga tiket pesawat kepada maskapai secara sepihak.

"Saya belum firm. kalau dilihat dengan kecenderungan masyarakat menginginkan itu saya rasanya punya kewenangan untuk menurunkan itu, di-UU ada. Tapi saya tidak ingin ada satu aturan tidak governance, oleh karenanya saya perlu konsultasi," katanya.

 Baca Juga: Menhub Putar Otak Turunkan Harga Tiket Pesawat

Budi juga tak ingin tiket penyumbang inflansi yang besar dari setiap tahun ke tahun. Kendati demikian, ia kekeuh akan menurunkan harga tiket pesawat lantaran hal itu merupakan aspirasi dari banyak masyarakat.

"Logikanya gini, tarif batas atas sudah 3 tahun enggak berubah, kalau 3 tahun enggak berubah kok tiba-tiba saya turunin. Ada dua kutub, pertama kalau dilihat dari komponennya harus naik, tetapi kalau untuk kepentingan masyarakat saya mungkin punya kewenangan," ujarnya.

"Kan logikanya tiga tahun, kalau kita ikutin inflasi saja tentu naik, komponen-komponen juga naik. Jadi itu dasarnya. Saya konsultasikan, ini kan team work tidak boleh bertindak sendiri," katanya.

Dia tak mau mengomentari soal laporan keuangan Garuda. Pasalnya, hal itu merupakan kewenangan OJK, BEI, BPK, dan lainnya. Namun, Budi juga akan menunggu evakuasi dan rekomandasi dari badan pemeriksa laporan keuangan Garuda tersebut.

"(Jadi) kalau memang ada perbedaan ya harus diubah. kalau memang dinyatakan oke ya saya harus ikuti," ungkapnya.

(Dani Jumadil Akhir)