MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Boediono menghadiri peringatan hari pajak 2019 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada hari ini. Boediono hadir kapasitasnya sebagai Mantan Menteri Keuangan era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dalam paparannya, Boediono memberikan gambaran kondisi perekonomian sejak krisis moneter 1998 hingga saat ini. Termasuk juga bagaimana penerimaan negara saat krisis 1998 melanda Indonesia.
Krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat itu, dimulai dari harga komoditas yang turun tajam.
Baca juga: Hari Pajak 2019, Sri Mulyani Reuni dengan Boediono hingga Hadi Purnomo
Meskipun saat itu pemerintah membuat kebijakan dengan berfokus pada migas. Namun menurutnya, hal tersebut tidak membantu karena perekonomian Indonesia anjlok begitu dalam.
"Pada 1997-1998 terjadi krisis, ini lebih hebat lagi. Kalau 1980-an awal satu komoditas harga turun, kita coba untuk mengatasi dengan buat kebijakan fokus pada migas. Tapi 1997-1998 krisisnya kerusakannya luar biasa. Bukan hanya pada APBN yang kemudian anjlok karena 1998 itu PBD kita hampir turun," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca juga: Hari Pajak 2019, Sri Mulyani Ibaratkan Tugas DJP Bak Nyanyian The Beatles
Selain itu, lanjut Boediono, saat itu kondisi ekonomi, politik dan sosial juga jatuh. Bahkan menurutnya, harga beras yang sangat fundamental naik 2 sampai 2,5 kali dalam satu tahun.
"Kue nasionalnya hilang, lapangan kerja hilang. Waktu itu ramai sekali, banyak orang menganggur, harga-harga juga tinggi. Harga beras yang jadi fundamental bagi seluruh masyarakat, naik 2 sampai 2,5 kali dalam satu tahun," jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Soroti Pajak Ekonomi Digital
Jauh sebelum itu, Indonesia juga sudah pernah mengalami krisis pada 1980-an meskipun tidak sebesar kondisi 1997. Saat itu, Indonesia bisa selamat dari kondisi krisis 1980 karena menggerakkan roda ekspor impor migas serta memperbaiki cara tata kelola pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
"1980-an arahnya untuk geser ketergantungan terhadap migas, baik dari segi APBN, neraca pembayaran ataupun employment. Ini akhirnya berhasil kita lakukan selama satu dasawarsa. Kita dapat meningkatkan penerimaan negara dari nonmigas itu luar biasa karena ada reformasi organisasi perpajakan ini dan itu saya kira satu hal yang fundamental kita lakukan waktu itu," jelasnya.