Sakit dan Kesulitan, Erick Thohir Pastikan Pembayaran Dana Nasabah Jiwasraya Akhir Maret 2020

JAKARTA - Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya masuk ke dalam korupsi skala besar. Beberapa lembaga negara seperti BPK hingga Kejaksaan Agung ikut campur tangan menyelesaikan kasus tersebut.

Akhir dari kasus ini pun tengah ditunggu oleh masyarakat dan yang pasti para nasabah dengan harapan polisnya bisa segera dibayarkan. Kerugian dari kasus ini mencapai Rp13,7 triliun.

Okezone pun merangkum fakta-fakta terbaru terkait Jiwasraya, di mana Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal waktu pembayaran kepada nasabah, Senin (3/2/2020):

1. Kasus Jiwasraya dibahas Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR

Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berserta jajaran Direksi Jiwasraya.

"Rapat panja ini untuk mengetahui lebih detail permasalahan Jiawsraya yang gagal bayar polis," ungkap dia.

2. Erick Thohir Minta Rapat Tertutup

Erick Thohir meminta rapat tersebut tertutup supaya upaya pencarian solusi dalam kasus tersebut tidak menimbulkan salah persepsi sehingga berpotensi semakin memperburuk keadaan.

"Kami ucapkan terima kasih diberikan kesempatan menjelaskan secara tertutup. Pasalnya karena kami tidak mau adanya salah persepsi dalam penanggulangan yang kami akan lakukan," ujar dia.

Menurutnya, rapat tertutup ini penting dilakukan karena perusahaan tersebut betul-betul sakit dan membutuhkan proses yang panjang untuk disembuhkan.

"Namun, saya yakin koordinasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait, termasuk DPR, yang kuat dan intens bisa mempercepat perolehan solusi penyelesaian masalah itu," ungkap dia.

3. Pembayaran Dana Nasabah Dilakukan Akhir Maret 2020

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembayaran dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahap awal akan dilakukan pada akhir Maret 2020. Hal ini disampaikan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi kami berupaya menyelesaikan pembayaran di tahap awal Maret akhir,” ujar dia, di Gedung DPR RI Jakarta.

Dia menjelaskan, rencana pembayaran tahap awal tersebut sudah disepakati di internal Kementerian BUMN. "Tapi, pembayarannya akan direalisasi jika konsep tentang penyelamatan Jiwasraya disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan," ungkap dia.