Tak Patuhi PSBB, Perlukah Pemerintah Lockdown?

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan penanganan virus corona menjadi kunci supaya ekonomi Indonesia tidak jatuh terlalu dalam. Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah.

Wimboh menilai, jika masyarakat tidak patuh mengikuti instruksi tersebut, maka perlu diambil langkah tegas lanjutan. Misalnya, melakukan lockdown atau kebijakan pembatasan sosial lainnya.

"Kalau masyarakat enggak bisa gini ya harus lockdown atau kaya apa," ujarnya dalam diskusi dari OJK dengan MNC Media Group secara daring, Selasa (5/5/2020).

Baca Juga: Lawan Covid-19, OJK Terbitkan 5 Aturan Baru

Menurut Wimboh, kunci menghilangkan virus coronaada pada kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Meskipun virus corona tinggal 1 lagi pun, masih bisa menyebarkan ke beberapa orang.

"Kalau penanganan covid kunci utama adalah kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol dalam mencegah adanya penyebaran itu dulu. Itu harus dipatuhi kalau itu enggak dipatuhi covidnya tinggal satu bisa nyebar lagi," jelasnya.

Sebab virus corona tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Terkeculi sudah ditemukan vaksin untuk menmbasminya, maka virus ini akan benar-benar hilang.

"Covid itu enggak akan ilang sekali kecuali sudah ada anti virusnya. Jadi satu dalam kondisi begini bagaimana protokol diatur masyrakat, karena kita enggak yakin orang menjaga diri sendiri ketika keluar rumah," kata Wimboh

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dilakukan secara ketat. Hingga saat ini ada 4 Provinsi dan 22 Kabupaten Kota yang sudah menerapkan PSBB.

Penerapan PSBB ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dari daerah yang berasal dari zona merah. Salah satunya yaitu daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) serta beberapa daerah di Jawa Barat.

(Feby Novalius)