Kurangi Impor, RI Bakal Bikin 1.000 Desa Sapi

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus upaya menggairahkan peternak dan para stakeholder untuk terus bersinergi membangun peternakan yang maju, mandiri dan modern sehingga swasembada daging terwujud.

Menteri Pertanian Syahrul Limpo mengatakan pihaknya bertekad mewujudkan memajukan peternakan Indonesia khususnya swasembada daging sehingga secara bertahap dapat dipenuhi sendiri dan tidak lagi didatangkan dari negara lain. Salah satunya, menggarap potensi NTB yang merupakan salah satu lokomotif budidaya sapi Indonesia

Sehingga peternakan di NTB harus bergerak lebih kuat guna menopang menyediakan daging nasional secara mandiri.

"Sesuai arahan Bapak Presisen Jokowi bahwa kita harus bisa cukupi kebutuhan pangan dari produksi sendiri. Kita masih impor 280 ribu ton atau 1,2 juta ekor sapi per tahun. Masak harus beli dari luar, kenapa kita tidak produksi sendiri? Oleh karena itu, Pak Gubernur mari kita kuatkan pertanian NTB. Kita siapkan program 1.000 desa sapi, 1 desanya 200 ekor sapi. Kita kembangkan sapi limosin dan brahman, tak terkecuali sapi lokal juga," kata Mentan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (23/8/2020).

Baca Juga: Teten Masduki: Saya Ditugaskan Presiden, Isu Terbesar Impor Daging Sapi 

Dia pun membuat program panen pedet yang merupakan hasil IB program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) dalam rangka percepatan swasembada daging sehingga Indonesia ke depan dapat mandiri daging sapi.

"Untuk itu, sapi di NTB akan kita kembangkan lebih kuat ke depan. Kita punya konsepsi memajukan sapi di seluruh Indonesia yakni program 1.000 desa sapi, salah satunya desa di NTB ini menjadi lokomotifnya," tuturnya.

Oleh karena, SYL menjelaskan panen pedet ini untuk memastikan potensi peternakan sapi di NTB sebagai kekuatan nasional sehingga peningkatan penyediaan daging melalui program Sikomandan berhasil diwujudkan.

"Bersama Pak Gubernur NTB, kebutuhan nasional terhadap daging sapi bisa dipasok dari NTB. Ini harus kita dorong serius karena sesuai dengan harapan Bapak Presiden agar ketersediaan pangan dilakukan secara mandiri," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)