Jelang Pilpres AS, Facebook Bakal Hentikan Iklan Politik

JAKARTA - Facebook mengumumkan segera menghentikan iklan politik di Amerika Serikat (AS), setelah pemungutan suara ditutup dalam pemilu yang berlangsung 3 November 2020. Penghentian iklan politik untuk waktu yang tidak ditentukan.

 "Meskipun iklan adalah cara penting untuk mengekspresikan suara, tapi kami berencana untuk sementara waktu menghentikan semua iklan masalah sosial, pemilu, atau politik di AS setelah pemungutan suara ditutup pada 3 November. Ini untuk mengurangi peluang terjadinya kebingungan atau penyalahgunaan," kata dalam pernyataanya Facebook dilansir dari CNBC, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Dipecat, Karyawan Facebook Ungkap Kegagalan Perusahaan Hentikan Manipulasi Politik di Dunia

Pimpinan Facebook untuk produk iklan politik, Sarah Schiff menyebutkan, larangan sementara diperkirakan akan berlangsung sekitar satu minggu. Tetapi itu berpotensi untuk berubah.

"Kami tahu pemilihan ini tidak akan seperti yang lain. Tapi kami terus mengembangkan upaya yang mempromosikan informasi berwibawa tentang pemilu," kata Schiff.

Facebook sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan iklan politik baru berjalan mulai tujuh hari sebelum pemilihan. Perusahaan juga sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan iklan apa pun yang berusaha mendelegitimasi hasil pemilihan.

Perubahan kebijakan Facebook terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menggunakan media sosial untuk membuat klaim palsu, bahwa mekanisme voting via surat mengarah pada penipuan pemilu. Trump juga menolak berkomitmen untuk transfer kekuasaan secara damai jika dia kalah.

Baca Juga: Karyawan Facebook WFH hingga Juli 2021, Dapat Duit Rp14 Juta

Di sisi lain, Facebook juga mengumumkan, bahwa mereka akan menghapus seruan yang mengajak orang-orang untuk terlibat dalam pemantauan jajak pendapat, ketika seruan itu menggunakan bahasa militer atau bertujuan mengintimidasi, menggunakan kontrol, menunjukkan kekuasaan atas pejabat pemilu atau pemilih.

"Ini termasuk penggunaan kata-kata seperti 'tentara' atau 'pertempuran'," kata Wakil Presiden kebijakan konten Facebook, Monika Bickert.