Edhy Prabowo Tersangka, Menteri KKP Ad Interim Luhut Langsung Pimpin Rapat

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan akan memimpin rapat bersama pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Sore ini. Posisi Luhut saat ini sebagai Menteri KKP Ad Interim.

Dia menggantikan Edhy Prabowo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal dugaan korupsi ekspor benur lobster. Dalam rapat tersebut, Luhut akan didampingi sejumlah pejabat KKP.

Baca Juga: Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Hashim Djojohadikusumo Buka-bukaan soal Ekspor Benih Lobster

"Agenda Menko (Luhut) jam 17.00, rapat bersama Eselon 1 KKP di Kantor Menteri KKP. Didampingi Dep2, Dep6, Pak Farid Aruna," tulis keterangan yang diterima MNC News Portal, Jumat (27/11/2020).

Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri KKP Ad Interim. Jabatan itu diemban Luhut berdasarkan surat yang dia terima dari Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg).

Baca Juga: Panggil Pejabat KKP, Menko Luhut: Kita Evaluasi!

"Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden (Joko Widodo) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," ujar Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.

Sebelumnya, informasi penunjukkan Luhut sebagai Menteri KKP Ad Interim diketahui dari Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pada Rabu (25/11/2020). Surat itu ditujukan kepada Eselon 1 hingga segenap pegawai di lingkungan KKP.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian bunyi poin keenam dalam SE tersebut.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan memanggil dua anak buah Menteri KKP Edhy Prabowo ke Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Keduanya adalah Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu.

Kemudian, lanjut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Luhut berpesan kepada keduanya agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di Kementerian KKP tetap berjalan.

"Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki” ujar dia di Jakarta.

(Feby Novalius)