Diduga Ada Mafia Pangan di Balik Impor Beras 1 Juta Ton, Bidik Rp3 Triliun

Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, harus ada data base yang valid. Kemudian data tersebut harus terintegrasi mulai dari petani hingga kepemerintahan.

"Data harus diperbaiki dan data itulah yang menjadi dasar pengambilan keputusan data dari daerah, petani, dan pemerintah. Setelah data itu ada barulah presiden yang mengambil keputusan," katanya.

Kemudian, harus ada badan pangan yang mengatur dan memiliki data-data tersebut. Sehingga secara kongkrit badan itu melihat ketersediaan pangan

"Badan pangan ini sudah ada di undang-undang, namun belum di buat hingga sekarang. Kalau ada badan pangan bisa lebih konkret melihat data - data ketersediaan pangan," tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)