Sri Mulyani Kesal Anggaran Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tak Terpakai

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi penggunaan earmarking anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih rendah. Adapun DAU/DBH terealisasi sebesar Rp35,1 triliun baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9% hingga semester I 2021.

“Kita lihat 8% DBH/DAU ini memang mengalami kendala cukup serius. Kita bersama Kementerian Dalam Negeri mencoba mendampingi pemerintah daerah,"kata Menkeu Sri Mulyani dilansir dari Antara, Senin (12/7/2021).

Baca Juga: Pangkas THR dan Gaji ke-13 PNS Rp12,1 Triliun, Sri Mulyani: Saya Diprotes

Sri Mulyani menjelaskan realisasi earmarking DAU/DBH untuk COVID-19 yang masih rendah ini disebabkan oleh adanya kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia menegaskan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka mempercepat eksekusi seperti melalui bimtek, sosialisasi, surat, rakor, dan sebagainya.

Baca Juga: Insentif Tenaga Kesehatan di Daerah Baru Cair Rp900 Miliar dari Alokasi Rp8,1 Triliun

Sri Mulyani merinci realisasi itu meliputi anggaran penanganan COVID-19 secara umum oleh pemda seperti pengadaan obat suplemen vitamin, APD, dan makanan tambahan dengan alokasi Rp10,7 triliun terealisasi Rp1,7 triliun atau 15,5%.

Untuk anggaran dukungan operasional vaksinasi yakni pelaksanaan oleh petugas kesehatan, pengamanan lokasi dan sebagainya dengan pagu Rp6,5 triliun terealisasi Rp0,4 triliun atau 5,8%.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah mulai melibatkan TNI/Polri untuk mempercepat realisasi pendanaan dari earmarking DAU pada semester II-2021.

Selanjutnya untuk anggaran dukungan PPKM Kelurahan yakni bagi pos komando PPKM Kelurahan sesuai kebutuhan dengan alokasi Rp1,1 triliun terealisasi Rp0,1 triliun atau 8%.

Untuk insentif tenaga kesehatan daerah yang dibayarkan oleh daerah dengan verifikasi oleh Yankes daerah dengan alokasi Rp8,1 triliun baru terealisasi Rp0,9 triliun atau 11,1%.

Terakhir, untuk kesehatan lain yaitu dukungan sarana dan prasarana darurat, alat kesehatan, belanja bansos selain BLT, pengawasan penerapan prokes, dan lain-lain dengan Rp8,7 triliun terealisasi Rp1,2 triliun atau 13,4%.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)