Alasan Sri Mulyani Kucurkan PMN ke PLN dan Pertamina

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) bermanfaat sangat besar untuk masyarakat.

Meski PMN lebih tinggi dari yield SBN 10 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan manfaat ekonomi pada klaster infrastruktur, energi, pangan, perumahan, UMKM, dan pendidikan yang positif.

Sri Mulyani menyatakan, nilai Economic Internal Rate of Return (EIRR) atau ukuran kelayakan ekonomi, pada proyek infrastruktur sebesar 21,05%.

Baca Juga: Sri Mulyani Kesal, Dapat PMN tapi 40% BUMN Masih Rugi

“Jadi berarti ada justifikasi manfaat ekonominya dibandingkan biaya uangnya. Ini hal yang positif,” ungkap Menkeu dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (16/5/2021).

Lebih lanjut, definisi manfaat ekonomi berarti benefit dari pembangunan infrastruktur dinikmati oleh masyarakat. Benefit ini tidak tercermin dalam neraca BUMN, namun masyarakat dan perekonomian menikmati.

Salah satunya memberikan PMN kepada PLN dan Pertamina. Adapun klaster energi, manfaat ekonomi dirasakan dengan hasil PMN kepada PT PLN dan Pertamina.

Baca Juga: Dapat PMN Rp7,9 Triliun, Waskita Karya Rights Issue Akhir Tahun

"Yaitu meningkatkan pengembangan ekonomi, menjadi daya ungkit sektor lain, meningkatkan iklim investasi, serta menciptakan akses energi yang berkeadilan", imbuhnya. 

Selain itu manfaat ekonomi klaster infrastruktur dapat dilihat juga dari sisi penciptaan lapangan kerja. Infrastruktur jalan mampu menyerap 20 juta orang, telekomunikasi dan Informatika 891 ribu orang, pengelolaan air 194 ribu orang, pembangunan infrastruktur kesehatan 24 ribu orang, transportasi 1,46 juta orang, serta bandara dan kawasan masing-masing 4 ribu dan 53 ribu orang.

"Misalnya tercermin dari pembangunan jalan dan transportasi melalui penghematan waktu tempuh dan biaya kendaraan. Pembangunan pelabuhan dan bandara guna pengurangan biaya logistik dan peningkatan kualitas pelabuhan dan bandara," katanya

Dalam klaster pangan, manfaat ekonomi terdapat pada sisi produksi hingga penciptaan lapangan kerja. Sedangkan pada klaster perumahan manfaat ekonomi mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, penyaluran pinjaman, peningkatan penerimaan pajak, juga penyediaan rumah khususnya untuk MBR sebanyak 943.583 unit.

“Untuk klaster UMKM, ini mungkin yang paling intens karena langsung masyarakat yang menerimanya apalagi masyarakat perempuan. Jumlah perempuan prasejahtera yang menerima program Mekar mencapai lebih dari 10,48 juta, menambah inklusi keuangan dan juga memberikan kesempatan kerja untuk tenaga pendamping,” pungkas Menkeu.

(Feby Novalius)