Pihaknya optimis bahwa keuangan inklusif Indonesia bisa ditargetkan di angka 90% di tahun 2024 dan tentu dengan peningkatan sinergi, akselerasi, dan implementasi di tingkat nasional dan daerah.
"Digitalisasi perlu dijaga dengan penguatan sinergi dan investasi dan kebijakan sebagai fondasi untuk membangun Indonesia maju. Sinergi antar otoritas, industri, dan masyarakat telah mampu mendorong stabilitas terutama untuk perbaikan ekonomi nasional dengan upaya pemulihan," tambah Airlangga.
Dia mengatakan, tentunya pemulihan kesehatan dan penguatan kapasitas kelembagaan terus didorong agar efisiensi dan produktivitas bisa terus dicapai. Tak hanya itu, Presiden Jokowi dalam Presidensi G20 Indonesia mengatakan bahwa ini adalah momentum untuk memperkuat ekonomi dan sinergi.
"Pertama adalah sinergi antar negara dalam memperkuat konektivitas dan perlu menjadi prioritas, dan tentunya tidak ada satu negara yang bisa atau maju sendiri. Konektivitas regional dalam hal ini ASEAN dan global menjadi penting termasuk di sektor perbankan dengan digitalisasi layanan keuangan, pembayaran antar negara, dan juga terkait regulasi cukai atau bea masuk antar negara," jelas Airlangga.
Yang kedua adalah akselerasi ekonomi dan keuangan digital dengan sinergi dan inovasi percepatan pemulihan ekonomi nasional, secara nasional pemerintah mendorong berbagai program antara lain di digitalisasi transportasi, bansos, program Kartu Prakerja, dan Gernas BBI. Ini, sambung Airlangga dia, perlu dilanjutkan dengan otoritas dan Kementerian/Lembaga(K/L) terkait.
(Taufik Fajar)