JAKARTA - Di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi, Kementerian Perdagangan terus mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan.
Dukungan tersebut dilakukan Kemendag melalui kebijakan-kebijakan perdagangan dalam negeri dan internasional.
“Kemendag memiliki peran strategis dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan dalam negeri dan internasional telah dan terus dilaksanakan guna mendukung hal tersebut,” ujar Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga dikutip dari keterangan resminya, Jumat (12/8/2022).
BACA JUGA:Krisis Global, Kementan Bahas Pangan hingga Perdagangan di G20
Wamendag menjelaskan, kebijakan perdagangan dalam negeri meliputi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (bapok), tata kelola gudang dan rantai pasokan, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pasar tradisional, serta program promosi pangan.
Terkait ekosistem digital, Kemendag menargetkan digitalisasi 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 UMKM di seluruh Indonesia.
Saat ini, beber Jerry, sudah terdapat 2.047 pasar rakyat menggunakan situs web pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP), 10 pasar rakyat on-boarding pemasaran secara digital, dan 51 pasar rakyat telah melakukan transaksi nontunai melalui QRIS.
"Untuk UMKM dan pedagang tradisional, 326 tradisional pasar di 42 kecamatan dengan 106.702 pedagang lokal telah menerapkan e-retribusi dan 9,7 juta pedagang UMKM telah melakukan transaksi nontunai melalui QRIS," lanjutnya.