Selain itu, kebijakan konsolidasi pengadaan laptop di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp140,83 miliar.
“Dulu setiap unit, direktur atau bagian beli laptop sendiri-sendiri sehingga laptop-nya bisa nano-nano, berbagai macam warna dan merek dan software. Sekarang lebih tersentralisasi,” ujarnya.
Berikutnya, penerapan ruang kerja masa depan (RKMD) yang berupa activity based workplace, satelite office, flexible working space dan flexible working arangement berdampak kepada turunnya alokasi sewa kantor sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp14,35 miliar.
Implementasi shared service sentralisasi gaji yaitu pembayaran belanja pegawai terpusat turut memberi efisiensi terhadap pengeluaran Kemenkeu sebesar Rp9,46 miliar.
“Dulu masing-masing unit Eselon I membayar gaji dan menimbulkan belanja pegawai ada lebih dari 500 pegawai hanya mengurus gaji. Ini sekarang turun hanya 25 pegawai,” jelasnya.
Terakhir yakni penggunaan collaborative tools atau aplikasi pendukung pekerjaan secara kolaboratif terpusat menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-catalog LKPP mencapai Rp290 miliar.
“Dulu naskah dinas harus jalan-jalan ke berbagai pihak stakeholder karena harus dikonsultasikan. Sekarang mereka bisa dengan tools. Kita bekerja sama dengan satu naskah dinas secara sangat efisien,” jelasnya.
(Taufik Fajar)