Gagal Ginjal pada Anak, YLKI Tuntut Jokowi Evaluasi Kinerja BPOM

JAKARTA – Pemerintah dituntut segera menangani kasus gagal ginjal pada anak. Hal tersebut diduga karena kandungan etilen glikol dan deetilen glikol pada obat sirup.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi berpendapat bahwa pemerintah perlu mengusut tuntas kasus tersebut dari hulu hingga hilir. Mulai dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasarannya.

Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal, Wapres: Jika Ada Unsur Pidana itu Tugas Kepolisian

"Kasus masif ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan (regular inspection) pada aspek pre market control dan post market control yang dilakukan Badan POM tidak efektif," ungkap Tulus.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

Baca Juga: 21 Kasus Gagal Ginjal Akut Terdeteksi di Kota Bandung, Jadi yang Terbanyak di Jabar

Lalu diperlukan juga pengawasan terhadap produsen dalam proses produksinya, sebab proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

"Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality control di internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," ujarnya.

YLKI juga mendesak adanya investigasi oleh tim independen, dari hulu hingga hilir. Langkah itu agar persoalannya menjadi tuntas dan pihak mana yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes, dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi; semuanya harus bertanggung jawab" katanya.

Baca selengkapnya: Kasus Gagal Ginjal Akut, YLKI: Ini Bukti Pengawasan BPOM Tak Efektif

(Feby Novalius)