MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan secara resmi pandemic fund atau dana pandemi dalam rangkaian pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali.
Pandemic fund bertujuan agar dunia lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi di masa depan.
Menurut Chairman PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady, pandemic fund yang telah disepakati negara-negara anggota G20 untuk pencegahan, persiapan dan respons bagi ancaman pandemi akan memperkuat industri kesehatan nasional.
BACA JUGA: KTT G20, Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Berkontribusi pada Pandemic Fund
Berdasarkan kajian Bank Dunia dan WHO, Presiden Jokowi menyebut dunia membutuhkan USD31,1 miliar (Rp481 triliun) per tahun untuk memenuhi inisiatif itu.
"Industri kesehatan di Tanah Air harus segera merespons hal itu untuk melakukan evaluasi dan pemetaan persoalan di industri kesehatan, serta menguatkan ekosistemnya. Ini penting mengingat, lebih dari 60% rumah sakit di Indonesia adalah swasta,” ujar John, Selasa (15/11/2022).
John mengatakan, rumah sakit di Indonesia yang mayoritas milik swasta harus siap sehingga menjadi penonton, mengingat salah satu tujuan pandemic fund adalah membangun ekosistem kesehatan yang lintas negara.
Pemetaan dan penguatan industri kesehatan nasional, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan, khususnya melalui penambahan jumlah rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan.
Dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, kata dia, belanja sektor kesehatan hanya sekitar 3,1% dari produk domestik bruto (PDB).
“Diperlukan partisipasi seluruh pihak untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia sehingga lebih ideal,” katanya.
John menjelaskan, nilai tersebut sangat rendah, bahkan jika dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asean. Padahal sektor kesehatan merupakan salah satu tulang punggung kemajuan kualitas manusia sehingga diperlukan gerak cepat seluruh pihak.
Dalam jangka pendek, ketidaksiapan industri kesehatan di Indonesia sudah terbukti menguntungkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia.
Data yang dirilis Indonesia Services Dialog (ISD) menunjukkan bahwa setiap tahun setidaknya orang Indonesia mengeluarkan uang Rp100 triliun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri.
Selain itu, jumlah orang Indonesia yang berobat ke luar negeri meningkat hampir 100% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006 terdapat 350.000 orang pasien asal Indonesia, tahun 2015 melonjak menjadi 600.000 pasien.
“Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinannya karena banyak orang Indonesia yang pergi ke luar negeri. Bukan karena liburan, melainkan lebih memilih berobat di luar negeri ketimbang di dalam negeri,” ujar dia.
Dikatakan, salah satu alasan pasien berobat ke luar negeri adalah layanan kesehatan di Indonesia belum berkualitas. Sementara itu, dari sisi kuantitas, John mendapati data bahwa Indonesia hanya memiliki rasio ranjang 1,33 per 1.000 orang.
Selain persoalan rumah sakit dengan layanan berkualitas, John melihat Indonesia masih menghadapi problem minimnya jumlah dokter. Saat ini saja, jumlah dokter hanya sekitar 81.011 orang, dengan persebaran terbanyak di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek dengan rasio mencapai 0,3 per 1.000 orang.
Meski demikian, menurut John, keterbatasan tersebut rupanya tidak berkorelasi pada kualitas dokter-dokter di Indonesia yang kemampuannya melampaui kolega dokter di luar negeri, karena terbiasa menghadapi persoalan kesehatan lebih kompleks dan berat.
Solusi jangka pendek, kata John adalah implementasi relaksasi regulasi yang mengizinkan investasi asing ke industri rumah sakit hingga 67% dan pasal Omnibus Law terkait praktik dokter asing sebagai pemacu pertumbuhan industri dalam negeri.
“Sekali lagi, pandemi Covid-19 hingga terwujudnya inisiasi pandemic fund dalam G20 semestinya menjadi momentum yang harus memacu industri kesehatan di Indonesia. Tidak saja siap menangani pandemi, namun mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang semakin tinggi,” ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)