"Ini yang disebut ex-post. Biasanya saya langsung mendapatkan kebutuhan itu yang hadir duluan entah TNI, Polri, atau BNPB sendiri atau bahkan Pak Bas, Menteri PUPR untuk emergency dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan kembali berbagai fasilitas," ungkap Sri.
Namun, dia menyebut bahwa ex-post itu tentu ada kekurangannya juga, karena hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Sekarang pihaknya juga membuat supaya ada mekanisme ex-ante dalam bentuk apa yang disebut pooling fund.
Salah satunya adalah dengan langkah memulai melakukan asuransi dari barang-barang milik negara. Jadi ketika kemarin terjadi gempa bumi di Papua misalnya, bisa langsung diketahui berapa keretakannya dan apakah itu akan dibayar oleh asuransi untuk memperbaikinya.
"Selalu, untuk barang milik negara, sekarang kita sudah melakukan asuransi. Ini akan kita lakukan juga sampai ke daerah nanti, sehingga kalau terjadi bencana kemudian terjadi kerusakan pada barang-barang milik negara, perbaikannya bisa dilakukan oleh asuransi karena kita sudah membayar premi atau mengumpulkan dana premi sehingga dia bisa membayar," jelas Sri.
Pihaknya juga melakukan asuransi untuk pertanian. "Saya sangat berharap ya, di saat sekarang ini saat masyarakat, khususnya petani melakukan panen, dan terjadi banjir, mereka akan mendapatkan penggantian apabila dari masyarakat petani itu sudah mengasuransikan tumbuhan dan barang-barang yang merupakan bagian dari pendapatan mereka," pungkasnya.
(Taufik Fajar)