Luhut Terima Hasil Audit BPKP soal Kereta Bekas Jepang, Jadi Impor?

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit kereta rel listrik (KRL) bekas Jepang yang akan diimpor PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Kereta bekas tersebut akan menggantikan rangkaian kereta yang dipensiunkan pada tahun ini.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim mengatakan, hasil audit sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada beberapa waktu lalu.

"Yang jelas pada pekan lalu, BPKP sudah menyerahkan hasil audit impor kereta kepada Menkomarves," katanya kepada MNC Portal, Selasa (4/4/2023).

Adapun ketika ditanya terkait dengan hasil dari audit tersebut, Azwad tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, hal itu belum dapat dipublikasikan ke publik lantaran menjadi rahasia negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan terlaksana. Akan tetapi perlu ada aduit terlebih dahulu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut mengatakan akan segera mengirim BPKP untuk mengaudit KRL bekas dari Jepang. Hal itu untuk memastikan bahwa siapa yang menjualnya dan harga pastinya berapa.

"Ini nmemamg masalah waktu nggak bisa, kita mau kirim BPKp untuk audit dulu barangnya. Jadi kita audit barangnya itu dibeli tidak di tangan ketiga," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat (3/3/2023).

"Dan kemudian nanti harganya benar. Jangan sampai nanti ada harga penyimpanan-penyimpanan harga," tambahnya.

Adapun mengenai masalah Impor barang, Luhut mengatakan sebenarnya impor kereta tersebut tidak boleh terjadi lagi dalam waktu kedepannya.

"Jadi gini kita nggak boleh buat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu pernah impor barang bekas. Masa sekarang impor barang bekas lagi," katanya.

Menurut Luhut, kedepannya Indonesia harus mempunyai kereta baru dari pabrikan dalam negeri. Kata Luhut meskipun harga lebih mahal akan tetapi terjadi perputaran uang di dalam negeri.

"Jadi saya bilang kenapa nggak dibuat perencanaan supaya tidak impor, memang mungkin sedikit lebih mahal. Tapi itu kan berputar uangnya di dalam negeri," kata Luhut.

(Feby Novalius)