Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Jebakan Utang China ke RI?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang proyek kereta cepat menjadi 3,4% dari total pinjaman sebesar Rp8,3 triliun.

Dilansir BBC di Jakarta pada Minggu (16/4/2023), bunga pinjaman itu dinilai pemerintah terlalu memberatkan.

 BACA JUGA:

Pengamat ekonomi dari Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan kemungkinan pengelolaan kereta cepat ini diambil alih oleh China jika Indonesia dinyatakan gagal bayar utang.

Sehingga Indonesia disebut harus menjadikan kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai pelajaran agar tidak asal menggarap proyek infrastruktur.

Di mana hal ini dikhawatirkan membuat Indonesia terperangkap dalam jebakan utang China.

 BACA JUGA:

"Iya, karena dari perencanaan awal terjadi pembengkakan biaya, minta bantuan ke APBN sekitar Rp17 triliun lewat penyertaan modal negara. Ini kelihatan tidak matang dari sisi perencanaan," ujar Rizal yang dikutip dari BBC.

"Tiba-tiba harga pembebasan tanah jadi naik karena jalurnya masuk ke lahan produktif," sambungnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mulanya diperkirakan menelan biaya Rp86,67 triliun.

Tapi belakangan terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) menjadi Rp114,24 triliun pada tahun 2021.

Kementerian BUMN menyebut pembangkakan tersebut adalah hal wajar karena situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kemampuan keuangan konsorsium proyek kereta cepat.

Diketahui bahwa komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75% berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60% dan 40% berasal dari konsorsium China.

Total pinjaman Indonesia ke China Development Bank (CDB) mencapai Rp8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.

Hanya saja, bunga yang ditawarkan oleh China adalah 3,4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun.

Luhut juga sebelumnya menyebut China enggan menurunkan bunga pinjaman menjadi 2% dengan tenor selama 40 tahun - yang merupakan skema pembiayaan awal.

Kendati dianggap memberatkan, Luhut mengatakan bunga utang yang dipatok China itu tidak masalah karena Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pinjaman dari pajak.

"Jangan under estimate Indonesia semakin baik loh. Kamu lihat penerimaan pajak naik 4,8 persen karena banyak di Indonesia ini batu bara," ucap Luhut.

Tapi Rizal menyebut klaim Luhut itu harus dipertimbangkan lagi.

Sebab tax ratio atau target penerimaan pajak pada 2023 sebesar Rp2.021,2 triliun atau turun 0,66% dari realisasi penerimaan pajak pada 2022.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang dilanda persoalan terkait transaksi janggal sebesar Rp349 triliun sehingga dipastikan bakal mengganggu penerimaan pajak.

Bahkan Rizal menilai bunga pinjaman yang dipatok China sebesar 3,4% tidak bijak karena prospek bisnis pengoperasian kereta cepat belum tentu menguntungkan. Belum lagi ongkos pengelolaan yang tidak murah.

Menurutnya, konsorsium Indonesia dipastikan bakal kesulitan membayar utang tersebut sehingga ujung-ujungnya mengandalkan APBN.

"Mau tidak mau (pakai APBN) karena konsorsium Indonesia misalnya hanya bisa membayar bunga utang yang 2%, selebihnya yang 1,4% ditanggung APBN," jelasnya.

Sementara kondisi APBN sudah sangat terbebani dengan besaran utang yang kian membengkak. Apalagi kalau nanti harus ikut menanggung pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengungkapkan konsekuensi terburuk kalau sampai Indonesia gagal membayar utang, maka pengelolaan kereta cepat diambil alih sepenuhnya oleh China.

Pasalnya China berkeras minta agar APBN menjadi penjamin untuk pinjaman proyek kereta cepat.

"Kalau sudah pakai APBN ya bukan business to business lagi. Prinsip itu yang harus dipegang. Tapi China ingin kepastian bisa terbayar enggak utangnya? Kalau dianggarkan di APBN kan jelas pasti dibayar," bebernya.

Meski begitu, Luhut sempat merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Pemerintah juga disarankan menguatkan lobi ke China agar kembali ke proposal awal pembiayaan di mana bunga pinjamannya sebesar 2% dengan tenor selama 40 tahun.

Rizal mengaku kalau ditakutkan Indonesia mengalami situasi yang sama seperti Sri Lanka.

"Jangan sampai Indonesia seperti itu, investasi infrastruktur tidak menghasilkan," ujarnya.

"Karena klausul perjanjian di Sri Lanka dan Indonesia enggak mungkin jauh beda meskipun business to business," sambung Rizal.

Sebelumnya, China juga menjamin pembangunan proyek ini tidak akan menguras dana APBN Indonesia.

Tawaran China itu diterima Indonesia dengan menerbitkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015.

Pembangunan kereta cepat pun dimulai pada 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018 sehingga bisa mulai beroperasi pada 2019.

Hingga akhir Maret 2023, progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88,8% dan dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus 2023.

Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, mengatakan, negara-negara lain yang biasanya membangun kereta berkecepatan tinggi akan mempertimbangkan masalah mobilitas.

Namun, jalur Jakarta-Bandung sebenarnya sudah dilayani oleh jaringan kereta api dan memiliki jalan tol yang kondisinya relatif bagus.

Selain itu, menurut Darmaningtyas, waktu perjalanan yang nantinya hanya 37 menit saja menggunakan kereta cepat sebenarnya tak menawarkan keunggulan baru.

Alasannya, kemacetan di dalam kota, baik di Jakarta maupun Bandung, malah menyulitkan orang untuk datang ke stasiun dan menaiki kereta.

"Jadi sama saja antara perjalanan saya ke stasiun untuk naik kereta cepat ke Bandung dengan saya naik mobil sendiri langsung dari Jakarta menuju Bandung," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)