Soal Konflik Pulau Rempang, Menko Luhut: Pendekatannya Belum Pas

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Menurutnya, konflik di Pulau Rempang terjadi karena pendekatan pembebasan lahan yang belum tepat.

“Saya pikir mungkin kemarin pendekatannya belum pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan lahan tak ada masalah,” kata Luhut saat diwawancarai di Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, sejumlah warga Pulau Rempang tidak keberatan dengan pembebasan lahan. Namun masyarakat meminta pemerintah untuk menyiapkan relokasi.

Relokasi yang dimaksud adalah tempat tinggal baru, pekerjaan, sekolah untuk anak-anak di sana dan ada juga warga yang ingin berupa uang cash. Menurutnya, kasus Pulau Rempang menjadi ramai karena ada saja provokator yang harus ditangani.

“Rakyat itu pada umumnya mau, enggak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya dan juga uang saja cash, kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah,” ujar Luhut.

Untuk diketahui, investasi di Pulau Rempang tetap berjalan meski masih ada konflik dengan warga setempat. Hal itu ditegaskan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengungkapkan bahwa investasi di Pulau Rempang harus tetap berlanjut. Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam,” kata Bahlil.

Di samping itu, pria berusia 47 tahun tersebut menegaskan bahwa untuk menangani warga di Pulau Rempang saat di lapangan harus dilakukan dengan tidak menggunakan cara kekerasan. Lalu, pentingnya juga untuk memenuhi hak-hak warga di sana.

“Proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik. Dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kita harus bicarakan,” tutur Bahlil.

Jangan lupa untuk para peserta seleksi CPNS bisa mengikuti Tryout CPNS di Okezone, klik di sini

(Kurniasih Miftakhul Jannah)