Menteri ATR Pastikan Tanah Ulayat di Papua Bisa Disewakan Atas Izin Kepala Adat

"Pertanyaan lain, sertipikat ini gratis tapi saya akan diminta pajak, jawabannya tidak. Tidak ada pajak. Selama tanah itu tanah adat tidak ada pajak. Namun, saat tanah ulayat disewakan maka pengelola yang membayar pajak," sambungnya.

Pj. Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo menambahkan Pemerintah pusat maupun daerah sangat mendukung terealisasinya sertipikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat.

"Dengan diberikannya sertipikat ini sangat membantu kami dalam merencanakan pemberdayaan masyarakat di atas tanah ini, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura," ungkap Triwarno Purnomo.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)