MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan saat ini tengah membangun 47 rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap awal hingga 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan rusun yang dibangun menggunakan dana APBN itu bersifat rumah dinas, sehingga tidak bisa dimiliki bagi ASN yang pindah ke ibu kota baru.
BACA JUGA:
Ketika ASN berhenti bekerja, maka unit rusun itu akan kembali ke pemerintahan.
"Karena 47 tower ini rumah Negara, jadi bukan dibeli, memang yang ditugaskan kesana dapat fasilitas tinggal di sana walaupun kami juga mendorong investor masuk membangun rumah milik, tapak atau rusun yang bisa dimiliki," ujar Iwan di JIExpo Kemayoran dikutip Jumat (3/11/2023).
Namun demikian, Iwan menjelaskan apabila masyarakat umum maupun ASN yang hendak pindah dan menetap di IKN, sudah ada rencana dari para pengembang besar untuk mendirikan hunian komersil di IKN.
BACA JUGA:
Sehingga masyarakat juga bisa memiliki hunian pribadi di IKN.
"Untuk seumuran saya, mungkin fasilitas rumah negara ya dimanfaatkan saja, tapi kalau untuk yang muda-muda lebih baik mereka bisa punya rumah disana dan memiliki aset di sana," kata Iwan.
Menurutnya saat ini pengembangan besar RI seperti Summarecon hingga Ciputra sudah melirik potensi pembangunan hunian komersial di IKN.
Bahkan Pemerintah juga sudah menyiapkan lahan khusus apabila mereka siap untuk melakukan investasi.
"Sudah ditawarkan kepada investor, sudah ada beberapa seperti Summarecon, Ciputra sudah berencana, dan lokasinya juga disediakan," sambung Iwan.
Lebih lanjut menurutnya Pembangunan IKN ini bukan sekedar pemindahan pusat Pemerintahan saja.
BACA JUGA:
Namun banyak cita-cita negara yang digantungkan lewat proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.
BACA JUGA:
Terutama kaitannya dalam mengejar target Indonesia Emas 2045 yang diharapkan penduduk Indonesia sudah mampu keluar dari status masyarakat berpenghasilan menengah - rendah.
Selain itu, pembangunan ibu kota baru ini juga sekaligus diharapkan mampu mengurangi angka 12,7 juta backlog perumahan.
Mengingat ketersediaan lahan di kota-kota besar yang punya populasi cukup besar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang belum mempunyai hunian.
"Pembangunan IKN ini juga kan merupakan upaya untuk mengurangi backlog juga ya," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)