Realisasi Belanja Negara Tembus Rp2.796,6 Triliun per 21 Desember 2023

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.796,6 triliun sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Angka ini setara 88,3% dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

"Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp771,4 triliun," ungkap Sri saat melakukan kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Dengan demikian, lanjut dia, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu.

"Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," tuturnya.

Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun.

Ini dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Sri berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.

“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)