JAKARTA - Kebutuhan biaya investasi sektor hunian di IKN tembus Rp150 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) Agung Wicaksono menjelaskan kebutuhan biaya investasi tersebut untuk melengkapi permintaan hunian dari sektor swasta. Mengingat pembangunan IKN bukan sekedar memindahkan pusat pemerintahan atau PNS nya saja.
"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan untuk hunian itu 600 hektare di IKN, dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp150 triliun," ujar Agung dalam acara market sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan, Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut, Agung menjelaskan pemerintah menawarkan berbagai skema invetasi mulai dari Invetasi langsung, hingga berbagai risiko lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).
"Kegiatan market sounding untuk proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan atas prakarsa Badan Usaha adalah sebuah bentuk unsolicitid KPBU," sambungnya.
Estimasi kebutuhan biaya investasi tersebut melihat proyeksi populasi di IKN ke depannya. Sebab tidak hanya dihuni oleh para PNS, namun juga pekerja di sektor swasta.