Ketika Jokowi Kesal RI Rugi Rp180 Triliun Gegara WNI Berobat ke Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kerugian negara mencapai Rp180 triliun karena Warga Negara Indonesia (WNI) yang lebih memilih berobat ke luar negeri.

"Ini bolak balik saya sampaikan, satu juta lebih masyarakat kita berobat ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika, dan kita kehilangan USD11,5 miliar. Itu kalau dirupiahkan Rp180 triliun hilang," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten, Rabu 24 April 2024.

Menurut Jokowi, penyebab dari keadaan itu perlu disikapi dan setiap persoalan yang menjadi kendala perlu segera diselesaikan.

"Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri dan pasti ada sebabnya, kenapa nggak mau berobat di dalam negeri ini? Persoalannya harus diselesaikan," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menengarai persoalan itu turut dipengaruhi oleh kemampuan produksi bahan baku farmasi secara mandiri di Tanah Air yang hingga kini masih perlu ditingkatkan.

"90 bahan produksi farmasi itu masih impor, kemudian 52% alat kesehatan kita juga masih didominasi impor. Nggak apa-apa yang saya sampaikan tadi mungkin belum, tapi urusan misalnya hal kecil-kecil seperti jarum, ranjang tidur, alat infus, selang, ya jangan, harus bisa produksi sendiri," katanya dilansir Antara.

Presiden juga menyoroti infrastruktur kesehatan yang belum memadai di beberapa daerah, termasuk fasilitas rumah sakit dan ketersediaan alat medis yang canggih. Selain itu, kekurangan dokter juga masih menjadi pekerjaan rumah berat di sektor kesehatan yang Presiden tekankan untuk terus dikejar.

"Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47, rankingnya 147 dunia. Rangkingnya seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar semua rencana pembangunan di bidang kesehatan harus terintegrasi dan sinergi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rencana induk di bidang kesehatan, yang dijanjikan akan selesai pada Agustus oleh Menteri Kesehatan, diharapkan menjadi pedoman nasional yang akan mengarahkan Indonesia ke arah kemajuan yang signifikan di sektor kesehatan.

“Jangan sampai pusat ke utara daerah ke selatan. Semuanya harus inline, harus satu garis lurus mana yang akan dikerjakan,” tegasnya.

(Dani Jumadil Akhir)