Ini 21 Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan dalam Aturan Terbaru Perpres Nomor 59 Tahun 2024

JAKARTA - Ini 21 layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan dalam aturan terbaru Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Pemerintah melalui BPJS Kesehatan memberikan program layanan kesehatan serta menjamin pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Namun, masyarakat juga wajib mengetahui bahwa tidak semua jenis pelayanan kesehatan BPJS dapat dicover program jaminan kesehatan tersebut. Terdapat beberapa layanan yang diluar jangkauan jaminan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan peraturan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, berikut 21 layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;

3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;

4. Pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai hak kelas rawat Peserta;

5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;

6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;

9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;

10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;

12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;

13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik;

14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;

16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;