Kaleidoskop 2024: Proyek IKN yang Tak Jadi Prioritas

JAKARTA - Nasib kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kini di tangan Presiden Prabowo Subianto. Tongkat estafet pembangunan diberikan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo pada tahun ini.

Jokowi tentu meyakini proyek ambisiusnya ini akan dilanjutkan pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Bahkan Jokowi menekankan bahwa pentingnya menjaga konsistensi program agar sumber daya dan energi bangsa tidak terbuang sia-sia.

“Baik itu keberlanjutan program kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan SDM, hilirisasi industri, IKN, maupun ekonomi hijau, semuanya telah disampaikan oleh Bapak Prabowo,” ungkap Jokowi saat menghadiri apel kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Namun setelah tongkat estafet dipegang Prabowo, terlihat bahwa proyek IKN bukan prioritas dalam program kerjanya. Prabowo memfokuskan kepada swasembada energi, pangan dan mensejahterakan masyarakat.

Bahkan dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN) di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Pidato pertama Prabowo Subianto fokus pada beberapa isu strategis nasional. Beliau menekankan kemandirian dan keamanan pangan, transisi dan kemandirian energi, kesadaran anti-korupsi, pendidikan, kemiskinan, subsidi yang tepat sasaran, dan kepemimpinan yang patut dicontoh.

Kemudian dalam berjalannya waktu diketahui juga bahwa anggaran IKN kena pemangkasan. Pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk lebih menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sembari menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan.

"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody.

Nasib proyek IKN ini sebagai Kalidoskop Okezone di tahun ini. Berikut kilas balik nasib proyek IKN yang dibangun dari rencana Mantan Presiden RI Joko Widodo ke tangan Presiden Prabowo Subianto.

Awal Mula dan Progress IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dimulai sejak awal tahun 2023, dengan fokus awal pada pembangunan gedung-gedung pemerintah utama seperti gedung presiden, gedung DPR, dan gedung kementerian. Minat investor yang tinggi mendorong proyek-proyek pendukung seperti hotel, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya untuk segera dilaksanakan, mempercepat pengembangan infrastruktur di ibu kota baru ini.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini telah mencapai sekitar 15% dari total proyek. Progres tersebut merupakan bagian dari fase pertama yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, dengan fokus pada penyelesaian istana negara, kantor Menteri Koordinator, serta instalasi air dan listrik. Proyek IKN sendiri direncanakan berlangsung selama 15-20 tahun.

Meskipun kemajuan telah dicapai, pembangunan IKN menghadapi tantangan seperti hujan deras yang menyebabkan beberapa pekerjaan tertunda. Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan bahwa IKN adalah mimpi besar jangka panjang yang memerlukan waktu hingga 15-20 tahun untuk selesai.

"IKN itu kan bukan dibangun dalam 2 atau 3 tahun, ini adalah mimpi besar jangka panjang," kata Jokowi saat upacara 17 Agustus. Ia juga menyatakan bahwa progres IKN pada saat itu baru mencapai 15 persen dan menekankan pentingnya investasi dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat pembangunan.

Masih Cari Investor

Pemerintah masih aktif mencari investor untuk mendukung proyek IKN. Saat ini, realisasi investasi untuk IKN telah mencapai sekitar Rp51,3 triliun sejak tahap groundbreaking ke VI. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menyatakan bahwa setidaknya 60 pelaku usaha siap berinvestasi dalam periode ini.

Investasi di IKN melibatkan 10 konglomerat besar Indonesia, termasuk Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Djarum, Wings Group, Pakuwon Jati, Royal Golden Eagle, BCA, Mayapada, dan Summarecon.

Para konglomerat ini rela menginvestasikan puluhan triliun rupiah untuk membangun fasilitas strategis seperti hotel, rumah sakit, dan pusat perkantoran di ibu kota baru. Endra menambahkan bahwa rata-rata investasi per proyek berkisar antara Rp1-2 triliun, tergantung jenis proyek yang dijalankan.

Untuk mempercepat realisasi investasi, Mantan Presiden RI Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN. Selain itu, pemerintah juga telah mengubah aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 yang mempermudah perizinan dan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha di IKN.

"Satgas tidak lain untuk mempercepat realisasi investasi. Semangatnya mempercepat realisasi investasi dari LOI yang sebelumnya sudah masuk," jelas Endra. Dengan langkah strategis ini dan dukungan dari investor lokal maupun asing, pemerintah optimis dapat mencapai target investasi Rp100 triliun di IKN pada akhir tahun 2024.

Proyek di IKN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2019-2024 mengumumkan bahwa proyek pembangunan jalan tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan dana sebesar Rp11 triliun. Proyek ambisius ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan.

Wida Nurfaida, Direktur Pembangunan Jalan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, menyatakan, “Perkiraan biaya untuk merendam terowongan di IKN sendiri sekitar Rp11 triliun.” Proyek jalan tol bawah laut ini merupakan bagian dari enam seksi jalan tol yang tengah dibangun untuk menghubungkan Balikpapan dan IKN.

Tahap awal pembangunan difokuskan pada tiga seksi utama, yaitu:

- Karangjoang-KKT Kariangau

- KKT Kariangau-Simpang Tempadung

- Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang

Ketika jalan tol ini selesai, waktu tempuh antara Balikpapan dan IKN diperkirakan akan berkurang secara signifikan. “Kira-kira akan memakan waktu hanya 40 sampai 50 menit,” ujar Presiden ke-7, Joko Widodo.

Selain proyek jalan tol, Jokowi juga menyoroti perkembangan pembangunan Bandara Nusantara yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Ia menjelaskan bahwa perjalanan dari bandara ke IKN hanya akan memakan waktu sekitar 15 menit melalui jalan tol yang tengah dibangun.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, Jokowi mengajak para investor dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN. “Kita diharapkan semakin banyak investor yang melakukan terobosan pembangunan,” tegas Jokowi, menegaskan bahwa IKN akan menjadi kota global dengan infrastruktur yang lengkap dan berkelas internasional.

Pembangunan jalan tol IKN ditargetkan selesai pada Juni 2025. Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa progres pembangunan sudah berjalan sesuai target dan percepatan terus dilakukan agar infrastruktur ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. “Target selesai Juni 2025,” ungkapnya.

Sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikerjakan, termasuk tol IKN yang dapat dilintasi satwa serta masjid negara yang sudah siap digunakan untuk Shalat Idul Fitri tahun depan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa jalan Tol Akses IKN Seksi 2B Segmen Kariangu-Simpang Tempadung akan dilengkapi dengan terowongan/perlintasan satwa.

Perlintasan satwa di Kalimantan Timur dirancang menggunakan bahan Corrugated Steel Plate, atau pelat baja bergelombang, untuk memastikan keamanan dan kelestarian ekosistem. Struktur ini dibuat menyerupai habitat asli satwa liar, mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Pembangunan terowongan perlintasan satwa mencakup empat titik dengan dimensi panjang 80,77 meter, lebar 25,12 meter, dan tinggi 12,74 meter, dilengkapi dengan detanaman hijau. Selain itu, pembangunan Jalan Tol Akses IKN saat ini sudah meliputi tiga seksi utama:

1. Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km

2. Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km

3. Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km

Wakil Menteri Diana meninjau pembangunan Jembatan Dirgahayu di Tol IKN Seksi 5A, yang didesain untuk mencerminkan semangat Kemerdekaan Indonesia. Jembatan sepanjang 340 meter ini menggunakan struktur box baja dan beton bertulang, dengan target penyelesaian pada Desember 2024, bersamaan dengan proyek tol IKN. Infrastruktur ini diharapkan mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan efisien di masa depan.

Dilain hal, proyek Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dikembalikan ke China setelah evaluasi menunjukkan sistem otonomnya belum memenuhi standar operasional. Awalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pengaspalan jalur sepanjang 6,5 km yang dilengkapi sensor untuk trem tanpa awak, bekerja sama dengan CRRC Zhuzhou & Norinco dari China.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menyatakan bahwa hasil penilaian Proof of Concept (PoC) menunjukkan ART belum dapat berfungsi optimal di kondisi jalan campuran di IKN. “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem otonom ART belum reliabel seperti di Tiongkok,” ujar Berawi.

Awalnya, trem otonom ini direncanakan untuk mengangkut hingga 200 penumpang dan digunakan dalam upacara resmi di IKN. Presiden ke-7 Joko Widodo juga menekankan pentingnya transportasi massal berbasis energi hijau seperti ART. “Ini energinya hijau dan bisa jadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” ujar Jokowi.

Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa ART belum layak diterapkan, sehingga proyek ini dibatalkan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Raharjo, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan transportasi di IKN memenuhi standar terbaik.

“Kami mencari yang terbaik untuk IKN, dan jika ART belum memenuhi standar, kami tidak keberatan mengembalikannya karena biaya uji coba ditanggung oleh vendor,” jelas Budi.

Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, juga menambahkan bahwa empat halte penjemputan ART akan siap pada 15 Agustus dan masyarakat dapat mencoba trem ini secara gratis sebelum pengembaliannya.

Walaupun ART dibatalkan, konsep transportasi ramah lingkungan dan berteknologi tinggi tetap menjadi prioritas pemerintah untuk IKN. Pemerintah akan terus mencari alternatif moda transportasi yang sesuai dengan visi kota cerdas dan berkelanjutan.

Perayaan HUT RI Ke-79 di IKN

Meski belum rampung sepenuhnya, IKN sudah digunakan untuk perayaan HUT RI ke-79. Tahun ini, upacara HUT RI akan diselenggarakan di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN. Presiden ke -7 Joko Widodo menanggapi bahwa anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun lalu adalah hal yang wajar. “Dengan dua lokasi, tentu anggaran akan meningkat,” jelas Jokowi.

Anggaran untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia mencapai Rp87 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu persiapan besar adalah pengiriman 70 bus operasional dari Surabaya ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan optimismenya terkait kesiapan infrastruktur IKN untuk menyambut ribuan tamu. “Semua elemen utama sudah siap, ini membawa optimisme besar memasuki era baru transformasi bangsa,” kata Luhut.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa peningkatan anggaran HUT RI tahun ini terkait dengan persiapan fasilitas di IKN.

Untuk penyelenggaraan upacara, pemerintah telah menyiapkan 12 menara rusun ASN dengan 2.160 kamar. Danis juga menambahkan, unit-unit apartemen sudah dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk suplai udara yang bisa diminum langsung dari keran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa 12 tower rumah susun (rusun) untuk ASN di IKN akan siap dihuni mulai 17 Agustus 2024. Proyek ini merupakan langkah awal dalam memfasilitasi perpindahan ASN ke IKN secara bertahap.

PUPR menargetkan pembangunan total 47 tower rusun di IKN pada akhir tahun 2024, masing-masing terdiri dari 12 lantai dengan 5 unit apartemen per lantai, menghasilkan 2.820 unit hunian yang dapat menampung sekitar 5.580 ASN. Setiap unit apartemen dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti TV, AC, mesin cuci, kulkas, dan sofa untuk kenyamanan penghuni.

Selain hunian, setiap tower juga menyediakan fasilitas umum di lantai dasar, termasuk klinik, apotek, ruang olahraga, dan ruang PAUD. "Kami sangat bangga Presiden dapat mampir ke tempat kami untuk sejenak menikmati kopi," ujar Komisaris BNI Yusuf Permana saat kunjungan Presiden Jokowi ke IKN.

Sidang Paripurna di IKN

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna pertamanya di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari Senin, 12 Agustus 2024. Sebelum sidang dimulai, para menteri menginap di hotel-hotel di IKN sebagai bagian dari persiapan menuju acara penting tersebut. Sidang ini menandai momen bersejarah bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana, menjelaskan bahwa semua menteri dan pejabat setingkat menteri diundang untuk hadir langsung di IKN. "Kami masih mengkoordinasi dengan seskab untuk mengkonfirmasi dan kami harapkan semua dapat hadir langsung di IKN untuk sidang kabinet paripurna perdana ini," ujar Yusuf saat dikutip pada Jumat (9/8/2024).

Sejumlah menteri utama telah tiba di IKN, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menteri Erick Thohir mengunggah foto di Instagram saat makan bakso bersama Presiden di IKN, menunjukkan suasana hangat dan kebersamaan para pejabat tinggi.

“Tiba di Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan setelah meeting dengan FIBA dan FIFA di Paris. Dari Balikpapan, malam ini saya langsung melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menghadiri Sidang Kabinet perdana besok,” tulis Erick.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membagikan momen ketika dirinya bersama Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan beberapa menteri lainnya menikmati bakso di depan gedung Istana Garuda IKN. "Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama Presiden terpilih Prabowo dan Opung Luhut Pandjaitan serta Menko Airlangga Hartarto sedang menikmati bakso," kata Sri Mulyani dalam unggahannya.

Dalam sidang kabinet tersebut, Mantan Presiden RI Jokowi membahas beberapa topik penting seperti progres pembangunan IKN, Purchasing Management Index (PMI), dan transisi pemerintahan. "Yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua berkaitan dengan PMI, dan yang ketiga adalah masalah transisi pemerintahan yang harus disiapkan oleh semua kementerian," ujar Jokowi dalam keterangannya di kawasan IKN.

Selain sidang kabinet, Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama untuk beberapa infrastruktur baru, termasuk istana Wakil Presiden. "Ada groundbreaking beberapa. Dari investor termasuk juga istana Wapres akan di groundbreaking oleh Pak Wapres," kata Jokowi.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas udara di IKN, "Saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Udaranya sangat segar, fresh, dan bersih, bagus untuk kesehatan."

Jokowi menutup sidang kabinet terakhir Kabinet Indonesia Maju dengan mengucapkan terima kasih kepada para menteri atas dedikasi mereka. Ia mengingatkan bahwa masa jabatan kabinet akan berakhir pada 20 Oktober 2024, dan pemerintahan baru akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan penuh dari para menteri, pemerintah optimis bahwa pemindahan dan pembangunan IKN akan berjalan lancar, mendukung visi Indonesia sebagai negara yang modern dan berkelanjutan di masa depan.

Anggaran IKN

Kepastian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) didukung dengan anggaran tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, meningkat dari Rp40,6 triliun menjadi Rp42,5 triliun. Peningkatan dana ini diungkapkan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, yang menyatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk memperbaiki kualitas bangunan dan infrastruktur jalan tol di IKN

"Di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran," ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta. Peningkatan anggaran ini terutama ditujukan untuk meningkatkan keselamatan jalan tol dan bangunan di IKN, memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Selain fokus pada infrastruktur, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan di sekitar IKN. Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta pasar dan puskesmas, guna mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024, yang merupakan 26,4 persen dari total pagu anggaran Rp42,5 triliun untuk tahun tersebut. Realisasi ini terbagi dalam dua klaster utama: infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dan non-infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan gedung pemerintah, jalan tol, jembatan, dan Bandara VVIP di IKN.

"Proyek ini membutuhkan investasi besar, dengan rata-rata investasi per proyek berkisar antara Rp1,5 hingga Rp2 triliun, tergantung jenisnya," ujar Isa. Sementara itu, klaster non-infrastruktur dialokasikan untuk perencanaan, koordinasi, promosi, sosialisasi, serta dukungan pengamanan POLRI dan operasional OIKN. Hal ini memastikan bahwa semua aspek pembangunan IKN berjalan harmonis dan terintegrasi.

Untuk mendukung percepatan realisasi investasi, Presiden RI ke-7 Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN. Selain itu, pemerintah juga mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 yang mempermudah perizinan dan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha di IKN. "Satgas ini tidak lain untuk mempercepat realisasi investasi dari LOI yang sebelumnya sudah masuk," jelas Endra S. Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian PUPR.

Dengan alokasi anggaran yang terus bertambah dan dukungan dari investor lokal serta asing, pemerintah optimis dapat mencapai target investasi Rp100 triliun untuk IKN pada akhir 2024.

"Jadi investor tidak perlu ragu komitmen pemerintah berikutnya," kata Endra S. Atmawidjaja.

Pemerintah berharap bahwa peningkatan anggaran ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mendukung visi Indonesia sebagai negara yang modern dan berkelanjutan di masa depan.

IKN di Era Prabowo Bukan Prioritas

Kini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut.

Meski proyek besar ini masih dilanjutkan, pemerintah kini lebih berfokus pada program-program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global.

"Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan.

Anggaran IKN Dikurangi

Adanya pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu. Dijelaskan bahwa alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk lebih menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sembari menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan.

"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody.

Prabowo Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

Basuki Hadimuljono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dia mengungkapkan bahwa prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah menyediakan fasilitas kantor untuk lembaga pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun ke depan.

Rencana ini mencakup pembangunan kompleks perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif, serta penyediaan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti rumah tapak jabatan menteri dan rumah susun.

Basuki memimpin pembangunan ekosistem Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri dari tiga pilar utama: yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Semua fasilitas kantor dan hunian diharapkan siap sebelum tahun 2028 untuk memastikan transisi pemerintahan dari Jakarta ke IKN berjalan lancar. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Prabowo Baru Mau ke IKN 2028

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 atau paling lambat 17 Agustus 2029. Fokus pembangunan saat ini adalah melengkapi gedung lembaga legislatif dan yudikatif.

"Targetnya Pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029," kata Dody.

Kepala OIKN Basuki juga menegaskan bahwa perintah Presiden Prabowo sebelum penunjukan dirinya adalah untuk memastikan IKN siap ditempati pada tahun 2028.

"Saya kira itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau meramah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana," ujar Basuki.

Pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Basuki menyampaikan bahwa proses persiapan dimulai dengan membangun fasilitas untuk yudikatif dan legislatif, sebelum beralih ke eksekutif.

"Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif DPR, MPR, DPD," pungkas Basuki. Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah optimis bahwa IKN akan siap mendukung efisiensi pemerintahan modern pada tahun 2028

PNS Berkantor di IKN, Disiapkan Hunian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa 12 tower rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan siap dihuni mulai 17 Agustus 2024. Proyek ini merupakan langkah awal dalam memfasilitasi perpindahan ASN ke IKN secara bertahap.

PUPR menargetkan pembangunan total 47 tower rusun di IKN pada akhir tahun 2024, dengan masing-masing tower terdiri dari 12 lantai dan 5 unit apartemen per lantai, menghasilkan 2.820 unit hunian yang dapat menampung sekitar 5.580 ASN. Setiap unit apartemen dilengkapi fasilitas dasar seperti TV, AC, mesin cuci, kulkas, dan sofa untuk kenyamanan penghuni.

Selain hunian, setiap tower juga akan menyediakan fasilitas umum di lantai dasar, termasuk klinik, apotek, ruang olahraga, dan ruang PAUD. Sistem filtrasi air memastikan ketersediaan air minum langsung dari keran. "Kami sangat bangga Presiden dapat mampir ke tempat kami untuk sejenak menikmati kopi," ujar Komisaris BNI Yusuf Permana saat kunjungan Presiden ke-7 Jokowi ke IKN.

Proyek rusun ini mencakup 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan BIN, serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Setiap apartemen memiliki luas 98 m², mendukung berbagai elemen keamanan dan administrasi negara.

Mantan Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum pemindahan ASN ke IKN. "Kami tidak ingin memaksa," ujar Jokowi saat meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN.

Kementerian PUPR bekerja sama dengan mitra untuk menyediakan jaringan ritel, sarana pengiriman barang, dan perbankan, serta menerapkan konsep rumah pintar untuk efisiensi dan kenyamanan ASN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merancang pemindahan ASN secara bertahap dengan dua skenario: berbagi hunian untuk 3.200 ASN pada tahap pertama dan pemindahan tanpa berbagi untuk 1.700 ASN. Insentif bagi ASN yang pindah juga sedang dibahas untuk menarik minat mereka.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan fokus pembangunan pada penyelesaian pusat pemerintahan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN untuk pemindahan ASN pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028. "Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN dengan alokasi anggaran yang memadai," ujar Diana.

(Dani Jumadil Akhir)